Selasa, 14 Mei 2019

Juknis Pemberian THR Kepada Pimpinan dan Pegawai Non PNS Pada LNS

Juknis Pelaksanaan Pemberian THR Kepada Pimpinan dan Pegawai Non PNS Pada LNS

PMK Nomor 59/PMK.05/2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian THR Kepada Pimpinan dan Pegawai Non PNS Pada LNS


Ilmuguru.org - Pada kesempatan kali ini IG (IlmuGuru) ingin memberikan informasi mengenai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 59/PMK.05/2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian THR Kepada Pimpinan dan Pegawai Non PNS Pada Lembaga NonStruktural (LNS) Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.


Sesuai PMK Nomor 59/PMK.05/2019 menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural yang Bersumber dari Anggaran Pendapan dan Belanja Negara;

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6350);

Dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 59/PMK.05/2019 yang dimaksud dengan:
  1. Lembaga Nonstruktural yang selanjutnya disingkat LNS adalah lembaga selain kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang dibentuk dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden yang pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
  2. Pejabat yang Memiliki Kewenangan adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan pengangkatan, pemindahan, dan/ atau pemberhentian pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi LNS yang bersangku tan.
  3. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
  4. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.
  5. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

Sedangkan Dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 59/PMK.05/2019 bahwa Pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS diberikan Tunjangan Hari Raya.


Silahkan Download PMK Nomor 59/PMK.05/2019 Berikut ini



Download PMK Nomor 59/PMK.05/2019


Demikianlah artikel tentang, PMK Nomor 59/PMK.05/2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian THR Kepada Pimpinan dan Pegawai Non PNS Pada LNS. Selamat Belajar, Salam Sukses...!!!
Load disqus comments

0 komentar