Home » , » PMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pada Kemenag

PMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pada Kemenag

Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pada Kementerian Agama


Ilmuguru.org - Pada kesempatan kali ini IG (IlmuGuru) ingin memberikan informasi mengenai Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pada Kementerian Agama.


Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2019 menimbang bahwa untuk menjamin pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Kementerian Agama secara efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel perlu dibentuk unit kerja pengadaan barang/jasa;

Sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kernenterian Agama sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam kalimat diatas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa pada Kementerian Agama;

Menurut Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri Agama nomor 4 tahun 2019 ini yang dimaksud adalah sebagai berikut:
  1. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja yang menjadi pusat pengadaan barang/jasa pada Kementerian Agama.
  2. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan Barang/ Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian Agama yang dibiayai dari anggaran pendapatan belanja negara yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
  3. Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa adalah bagian dari kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa yang prosesnya dimulai dari pengumuman sampai dengan menjawab sanggah.
  4. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri Agama sebagai pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Agama.
  5. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran Kementerian Agama.
  6. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA atau KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja negara pada Kementerian Agama.
  7. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah pejabat fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa.
  8. Pejabat Pengadaan adalah pejabat addministrasi atau pejabat fungsional yang ditetapkan oleh PA atau KPA untuk melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/ atau e-purchasing pada Kementerian Agama.
  9. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pernilihan adalah aparatur sipil negara yang ditetapkan oleh kepala UKPBJ untuk mengelola Pemilihan Penyedia Barang/Jasa pada Kementerian Agama.
  10. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disebut PjPHP adalah pejabat administrasi atau pejabat fungsional pada Kementerian Agama yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa pada Kementerian Agama.
  11. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah pejabat administrasi dan/ atau pejabat fungsional pada Kementerian Agama yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa pada Kementerian Agama.
  12. Penyedia Barang/Jasa adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/ jasa berdasarkan kontrak.
  13. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan atau Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam Pemilihan Penyedia.
  14. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/ jasa secara elektronik.
  15. Menteri adalah menteri yang meyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
  16. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.
  17. Kementerian adalah Kementerian Agama Republik Indonesia.
  18. Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri yang selanjutnya disingkat PTKN adalah perguruan tinggi keagamaan yang didirikan dan/ atau diselenggarakan oleh Kementerian.


Silahkan Download Peraturan Menteri Agama Berikut ini



Download Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2019

Demikianlah artikel tentang, Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pada Kementerian Agama. Selamat Belajar, Salam Sukses...!!!

Silahkan Bagikan Informasi ini Ke Teman Kamu Yang Lainnya Ya...!!!

Loading...

0 komentar:

Posting Komentar

Back to top