Info Kemendikbud : Aplikasi Dapodik Versi 2020

Aplikasi Dapodik Versi 2020

Ilmuguru.org - Pada kesempatan kali ini IG (IlmuGuru) ingin memberikan informasi mengenai Persiapan Pemutakhiran Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2020.




Salah satu tugas terpenting di sekolah adalah menjadi operator sekolah, dan salah satu tugas sebagai operator sekolah adalah memasukkan data menggunakan aplikasi dapodik.

Seperti kita ketahui bahwa tugas sebagai operator sekolah terutama operator dapodik memang tidak mudah karena mau tidak mau sebagai operator sekolah, tentunya harus selalu siap memasukkan data penting untuk kebutuhan sekolah.

Ketika memasuki tahun ajaran baru penugasan sebagai operator sekolah juga akan memulai tugas baru, yang harus siap untuk memasukkan data siswa baru ke dalam aplikasi dapodik.

Seperti kita juga tahu bahwa setiap tahun memasuki tahun ajaran baru, akan selalu ada pembaruan aplikasi dapodik untuk versi terbaru.

Info terbaru bagi seorang operator dapodik adalah bahwa pada awal Agustus versi terbaru aplikasi dapodik akan dirilis untuk tahun ajaran 2019/2020 di mana aplikasi dapodik akan dirilis dan aplikasi dapodikdasmen versi terbaru yaitu versi 2020

Bagi Anda yang akan mengunduh aplikasi dapodikdasmen versi 2020 / versi aplikasi dapodik 2020 maka Anda dapat mengunduhnya melalui tautan yang akan disiapkan di situs resmi dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id jika versi 2020 dari Aplikasi dapodik telah resmi dirilis.

Versi 2020 dari aplikasi dapodikdasmen adalah versi terbaru dari aplikasi dapodik yang akan dirilis pada awal Agustus dan dapat digunakan untuk memasukkan data untuk siswa baru yang akan memasuki tahun ajaran 2019/2020.

Berdasarkan informasi dari Kemendikbud tentang persiapan pemutakhiran Dapodik Tahun Ajaran 2019/2020. Berikut informasi yang disampaikan oleh Kemendikbud.

Pada saat ini kita telah memasuki Tahun Ajaran Baru 2019/2020, sekolah telah melakukan proses periodikal pembelajaran mulai dari proses kelulusan siswa, kenaikan tingkat dan juga penerimaan siswa baru.

Semua proses periodikal yang dilaksanakan tersebut tentunya harus diikuti dengan pemutakhiran data pada sistem pendataan Dapodik.



Untuk persiapan melakukan pemutakhiran data Tahun Ajaran Baru 2019/2020, ada beberapa hal untuk diperhatikan:
  1. Data siswa baru kelas 1, 7, dan 10 diinput kedalam Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2020 yang digunakan untuk input data Semester 1 Tahun Ajaran 2019/2020.
  2. Proses kelulusan untuk siswa tingkat akhir, yaitu kelas 6, 9 dan 12 akan dilakukan oleh Admin Dapodik Pusat secara otomatis oleh sistem. Jadi operator Dapodik Sekolah TIDAK DIPERBOLEHKAN melakukan proses kelulusan pada Aplikasi Dapodikdasmen versi 2019.e.
  3. Sekolah TIDAK DIPERBOLEHKAN menambahkan data siswa baru dan data siswa naik kelas di Tahun Ajaran 2019/2020 pada Aplikasi Dapodikdasmen versi 2019.e. Proses memasukkan data siswa baru Tahun Ajaran 2019/2020 dilakukan menggunakan teknik tarik data online melalui Manajemen Sekolah Dapodikdasmen setelah Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2020 dirilis.
  4. Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2020 saat ini sedang dalam tahap pengujian, dan direncanakan akan dirilis pada awal Agustus 2019.
  5. Sinkronisasi menggunakan Aplikasi Dapodikdasmen versi 2019.e masih dibuka untuk melakukan perbaikan data Semetser 2 Tahun Ajaran 2018/2019 sampai dengan akhir Juli 2019.

Berdasarkan informasi dari Kemendikbud Diharapkan para operator sekolah dapodik akan dapat memahami hal-hal yang telah disampaikan sehingga ketika mereka akan menggunakan aplikasi 2020 versi dapodikdasmen yang akan dirilis nanti, mereka tidak akan lagi melanggar aturan yang ditetapkan.

Demikianlah artikel tentang, Persiapan Pemutakhiran Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2020. Selamat Belajar, Salam Sukses...!!!

Sumber : Kemendikbud

Cara Login SIM PKB Terbaru Untuk Mengisi Verval Data Sesuai Mapel PKP Tahun 2019

Cara Login SIM PKB Terbaru Untuk Mengisi Verval Data Mapel

Ilmuguru.org - Pada kesempatan kali ini IG (IlmuGuru) ingin memberikan informasi mengenai Cara Login Sim PKB 2019 untuk Verval Data Mapel PKP Tahun 2019.




Pada kesempatan kali ini, para guru diminta melakukan Verval Data Mapel PKP 2019 dalam rangka Pedataan Diklat Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) Periode 2019.

Apa itu Diklat Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP)?


Program Diklat PKP merupakan salah satu upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan meningkatkan kualitas lulusan peserta didik.

Program ini dikembangkan mengikuti arah kebijakan Kemendikbud yang menekankan pembelajaran berorientasi Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi atau Higher Order Thinking Skills (HOTS).

Guru sebagai pendidik profesional mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik.

Guru profesional memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan prestasi peserta didik, dimana penelitian menunjukkan bahwa 30% prestasi peserta didik ditentukan oleh faktor guru.

Dalam upaya menjaga keprofesionalannya, guru senantiasa harus meng-update diri dengan melakukan berbagai pengembangan keprofesian berkelanjutan.

Selama ini program pengembangan keprofesian berkelanjutan yang dikembangkan oleh Ditjen GTK didasarkan pada hasil Uji Kompetensi Guru, yang lebih memfokuskan pada peningkatan kompetensi guru terutama dalam kompetensi pedagogi dan profesional, adapun dalam Program PKP ini lebih memfokuskan pada upaya memintarkan peserta didik melalui pembelajaran berorientasi keterampilan berpikir tingkat tinggi.

Untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, serta pemerataan mutu pendidikan, maka pelaksanaan Program Diklat PKP mempertimbangkan pendekatan kewilayahan, atau dikenal dengan istilah zonasi.

Melalui langkah ini, pengelolaan Pusat Kegiatan Guru (PKG) TK, kelompok kerja guru (KKG) SD, atau musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) SMP/SMA/SMK, dan musyawarah guru bimbingan dan konseling (MGBK), yang selama ini dilakukan melalui Gugus atau Rayon, dapat terintegrasi melalui zonasi pengembangan dan pemberdayaan guru.

Zonasi memperhatikan keseimbangan dan keragaman mutu pendidikan di lingkungan terdekat, seperti status akreditasi sekolah, nilai kompetensi guru, capaian nilai rata-rata UN/USBN sekolah, atau pertimbangan mutu lainnya.

Bagaimana Cara Verval Data Mapel PKP 2019 untuk Pedataan Diklat Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) Periode 2019?




Berikut ini informasi yang bisa kami berikan untuk cara mengisi Verval Data Mapel PKP 2019 untuk Pedataan Diklat Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) Periode 2019, silahkan simak.
  1. Silahkan anda Login ke Akun SIM PKB masing-masing terlebih dahulu.
  2. Jika Bapak/Ibu berhasil login maka akan pemberitahuan yang menyatakan:

    “Mohon informasikan Mata Pelajaran Utama Anda sesuai kompetensi atau tugas mengajar semester ini atau sertifikasi yang anda miliki berbasis kurikulum 2013 (K13).”

  3. Informasi ini akan di gunakan untuk mendukung program Diklat Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) Periode 2019.
  4. Selanjutnya Bapak/Ibu guru jenjang Satuan Pendidikan yang sesuai.
  5. Di sana terdapat pilihan SD, SMP, SMA, SMK.
  6. Jika sudah sesuai Bapak/Ibu mata pelajaran yang diampu.
  7. Apabila Mata Pelajaran (Mapel) tidak tersedia, Bapak/Ibu bisa memilih mapel Lain-lain kemudian mengisi sendiri mapel yang Bapak/Ibu ampu.

Demikian informasi yang bisa kami berikan untuk anda mengenai Cara Login Sim PKB 2019 untuk Verval mapel PKP 2019 dalam rangka Pedataan Diklat Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) Periode 2019. Selamat Mencoba, Salam Sukses...!!!

Juknis Pengisian Blanko Ijazah SMK Revisi 2019

Juknis Pengisian Blanko Ijazah SMK

Ilmuguru.org - Pada kesempatan kali ini IG (IlmuGuru) ingin memberikan informasi mengenai Juknis Pengisian Blanko Ijazah SMK Tahun Pelajaran 2018/2019 Revisi Terbaru.




Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 61 ayat (2) menyatakan bahwa Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.

Berikutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan perubahannya, pasal 72 ayat (1) menjelaskan bahwa peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, dan lulus Ujian Nasional.

Ijazah sebagaimana dimaksud di atas adalah sertifikat pengakuan atas prestasi belajar dan kelulusan dari suatu jenjang pendidikan formal atau pendidikan nonformal. Prosedur dan mekanisme pengadaan Ijazah merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2017.

Pasal 8 ayat (3) menjelaskan bahwa Pelaksanaan penyediaan/penggandaan dan pendistribusian blangko Ijazah SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, SMK, paket A, paket B dan Paket C oleh direktorat jenderal terkait. Sedangkan pada pasal 11, dijelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Ijazah, SHUN, dan salinan SHUN diatur oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sesuai Petunjuk Umum yang berdasarkan Pada Juknis Pengisian Blanko Ijazah SMK Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
  • Pengadaan blangko ijazah SMK pada tahun pelajaran 2018/2019 disediakan secara terpusat melalui DIPA Direktorat Pembinaan SMK Tahun Anggaran 2019.
  • Ijazah untuk SMK diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
  • Terdapat empat jenis Ijazah yaitu: Ijazah untuk sekolah yang menggunakan Kurikulum 2006 Program 3 Tahun, Program 4 Tahun dan Ijazah untuk sekolah yang menggunakan Kurikulum 2013 dan Kurikulum 2013 revisi Program 3 Tahun, Program 4 Tahun. Perbedaan tersebut terletak pada kode blangko yang terletak di halaman muka.
Contoh Kode Blangko
Kode Keterangan
M-SMK/13-3 0000000 Kurikulum 2013 Program 3 Tahun, Kurikulum 2013 revisi Program 3 Tahun
M-SMK/13-4 0000000 Kurikulum 2013 Program 4 Tahun, Kurikulum 2013 revisi Program 4 Tahun
M-SMK/06-3 0000000 Kurikulum 2006 Program 3 Tahun
M-SMK/06-4 0000000 Kurikulum 2006 Program 4 Tahun
  • Ijazah terdiri dari 2 muka dicetak bolak-balik, dimana identitas dan redaksi di halaman muka, hasil ujian/daftar nilai ujian di halaman belakang.
  • Ijazah SMK, diisi oleh panitia penulisan Ijazah yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Sekolah.
  • Pengisian Ijazah menggunakan tulisan tangan dengan tulisan huruf yang benar, jelas, rapi, bersih, dan mudah dibaca, menggunakan tinta warna hitam yang tidak mudah luntur dan tidak mudah dihapus. Dalam kondisi tertentu dapat diisi dengan sistem komputer (dicetak).
  • Jika terjadi kesalahan dalam pengisian, Ijazah tidak boleh dicoret, ditimpa, atau dihapus, melainkan harus diganti dengan blangko yang baru; untuk itu perlu kehati-hatian dalam penulisan.
  • Ijazah yang mengalami kesalahan pengisian disilang dengan tinta warna hitam pada kedua sudut yang berlawanan pada halaman muka dan belakang.
    1. Setelah seluruh pengisian Ijazah selesai, Ijazah yang salah tersebut dimusnahkan dengan disertai berita acara pemusnahan.
    2. Proses pemusnahan Blangko Ijazah dilakukan oleh Satuan Pendidikan, yang disaksikan oleh Kepala Sekolah dan Pihak Kepolisian
    3. Berita acara pemusnahan Ijazah ditandatangani oleh Kepala Sekolah yang disaksikan oleh pihak kepolisian.
  • Sisa blangko Ijazah yang terdapat di sekolah, diserahkan kembali ke Dinas Pendidikan Provinsi melalui Cabang Dinas Pendidikan Provinsi sesuai dengan kewenangannya yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dengan disertai berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan Provinsi atau Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi.
  • Sisa blangko Ijazah SMK yang terdapat di Dinas Pendidikan Provinsi dapat dimusnahkan setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak jadwal pengisian Ijazah dengan mekanisme:
    1. Seluruh sisa Blangko Ijazah tersebut dimusnahkan dengan disertai berita acara pemusnahan.
    2. Proses pemusnahan Blangko Ijazah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, yang disaksikan oleh Pejabat Dinas Pendidikan Provinsi dan pihak kepolisian.
    3. Berita Acara Pemusnahan Blangko Ijazah sebagaimana butir b ditandatangani oleh Pejabat Dinas Pendidikan Provinsi dan pihak kepolisian.
  • Dalam hal ditemukan kesalahan penulisan dalam ijazah setelah sisa blangko ijazah dimusnahkan, maka dapat dibuat ralat dengan diterbitkannya surat keterangan oleh kepala satuan pendidikan yang bersangkutan.
  • Satuan pendidikan,Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, maupun Dinas Pendidikan Provinsi tidak diperkenankan untuk menahan atau tidak memberikan ijazah kepada pemilik Ijazah yang sah dengan alasan apapun.
  • Bagi siswa pemilik Ijazah SMK yang sudah pindah domisili, Ijazah dapat diambil ke Satuan Pendidikan yang menerbitkan.
  • Setiap pemanfaatan, pemusnahan, dan pengembalian lembar blangko ijazah wajib dicatat atau ditatausahakan secara manual maupun terkomputerisasi.
  • Penatausahaan blangko ijazah akan diatur pada panduan tersendiri.

Download Juknis Pengisian Blanko Ijazah SMK


Merujuk pada peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Nomor 037/H/EP/2019 dan Perdirjen Dikdasmen nomor 0038/D/HK/2019, Direktorat Pembinaan SMK diberikan ruang untuk menentukan layout halaman belakang ijazah dan menyusun panduan pengisian untuk satuan pendidikan SMK. Selengkapnya silahkan download disini



Link Download Juknis Pengisian Blanko Ijazah SMK Tahun 2019 ==>> Disini

Demikianlah artikel tentang, Juknis Pengisian Blanko Ijazah SMK Revisi 2019. Selamat Belajar, Salam Sukses...!!!

Jadwal dan Hasil Seleksi Administrasi LSF Tahun 2019

Jadwal dan Jasil Seleksi Administrasi LSF

Hasil Seleksi Administrasi dan Jadwal Seleksi Lanjutan Calon Anggota Lembaga Sensor Film dan Tenaga Sensor Lembaga Sensor Film (LSF) Tahun 2019


Ilmuguru.org - Pada kesempatan kali ini IG (IlmuGuru) ingin memberikan informasi mengenai Hasil Seleksi Administrasi dan Jadwal Seleksi Lanjutan Calon Anggota dan Tenaga Sensor LSF Tahun 2019.




Berdasarkan hasil pengumuman dari Kemendikbud Nomor 70476/A.A3/KP/2019 Tentang Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi dan Jadwal Seleksi Lanjutan Calon Anggota dan Tenaga Sensor LSF Tahun 2019. Memperhatikan persyaratan Calon Anggota Lembaga Sensor Film dan Tenaga Sensor Lembaga Sensor Film sebagaimana dinyatakan pada Pengumuman Nomor 54903/A.A3/KP/2019 tanggal 21 Mei 2019 dan Nomor 68964/A.A3/KP/2019 tanggal 20 Juni 2019, Panitia Seleksi menetapkan hal-hal sebagai berikut:

A. Peserta yang berhak mengikuti tahapan seleksi lanjutan adalah pelamar yang tersebut dalam Lampiran I dan II Pengumuman ini sesuai nomor urut pendaftaran.

Setiap peserta wajib mengisi form critical incident, yang diisi dengan cara diketik. Form tersebut dapat diunduh di http://mutasi.sdm.kemdikbud.go.id/seleksi-lsf dan selanjutnya dikirim ke email seleksilsfl9@gmail.com paling lambat 30 Juni 2019 pukul 14.00 WIB.

B. Waktu dan tempat pelaksanaan seleksi lanjutan untuk jabatan adalah sebagai berikut:
1. Anggota Lembaga Sensor Film, akan mengikuti 2 tahapan seleksi lanjutan sebagai berikut:
a. Asesmen, akan dilaksanakan pada:
hari, tanggal : Selasa 2 Juli 2019
pukul : 08.00 s.d. selesai
tempat : Gedung Merah Putih, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kemendikbud Jl. Raya Ciputat-Parung KM. 19 Bojongsari Depok-Jawa Barat
b. Wawancara : Jadwal dan tempat pelaksanaan wawancara bagi calon anggota Lembaga Sensor Film akan diumumkan kemudian.

2. Tenaga Sensor Lembaga Sensor Film Asesmen akan dilaksanakan pada:
hari, tanggal : Rabu, 3 Juli 2019
pukul : 08.00 s.d. selesai
tempat : Gedung Merah Putih, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kemendikbud Jl. Raya Ciputat-Parung KM. 19 Bojongsari Depok-Jawa Barat

C. Peserta dimohon hadir 30 menit sebelum pelaksanaan. Bagi peserta yang tidak mengikuti seleksi lanjutan dianggap mengundurkan diri dari proses seleksi.

D. Pada saat pelaksanaan seleksi peserta wajib membawa kartu peserta dan kartu identltas asli (KTP/SIM/Pasport).

E. Panitia Seleksi tidak melayani komunikasi dengan pelamar dalam bentuk apapun. Pelamar diharapkan selalu memantau perkembangan informasi yang diumumkan pada laman http://mutasi.sdm.kemdikbud.go.id/seleksi-lsf. Segala kerugian akibat kelalaian tidak memantau perkembangan informasi yang diumumkan menjadi tanggung jawab pelamar.

F. Peserta yang terbukti melakukan kecurangan atau memberikan data/informasi yang tidak benar akan dinyatakan gugur dari proses seleksi.

G. Kami mengundang masyarakat untuk memberikan informasi/masukan berkenaan dengan rekam jejak/integritas para peserta seleksi tersebut di atas. Informasi/masukan disampaikan kepada Panitia Seleksi melalui alamat email: seleksilsfl9@gmail.com sampai dengan 3 Juli 2019.



Link Download Hasil Seleksi Administrasi dan Jadwal Seleksi Lanjutan Calon Anggota dan Tenaga Sensor LSF Tahun 2019 == disini

Demikianlah artikel tentang, Hasil Seleksi Administrasi dan Jadwal Seleksi Lanjutan Calon Anggota dan Tenaga Sensor LSF Tahun 2019. Selamat Belajar, Salam Sukses...!!!

Juknis Pembinaan Satuan PAUD Terakreditasi Tahun 2019

Juknis Pembinaan Satuan PAUD Yang Terakreditasi

Ilmuguru.org - Pada kesempatan kali ini IG (IlmuGuru) ingin memberikan informasi mengenai Peraturan Dirjen PAUD dan Pendidikan Masyarakat Kemendikbud Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Juknis Pembinaan Satuan PAUD Yang Terakreditasi Tahun 2019.




Akreditasi adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah dan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan.

Berdasarkan Dirjen PAUD Nomor 60 Tahun 2019 bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pembinaan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang Terakreditasi Tahun 2019.

Pemenuhan delapan standar nasional pendidikan di Satuan PAUD mengacu pada Permendikbud Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD meliputi:
  • standar tingkat pencapaian perkembangan anak,
  • standar isi,
  • standar proses,
  • standar pendidik dan tenaga kependidikan,
  • standar sarana prasarana,
  • standar pengelolaan,
  • standar pembiayaan dan
  • standar penilaian pendidikan.

Berdasarkan data dari Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (BAN PAUD dan PNF) jumlah Satuan PAUD yang terakreditasi secara akumulatif dari tahun 2008 s.d. 2018, sebanyak 51.670.

Artinya satuan PAUD yang terakreditasi baru mencapai 21,67 % dari 218.645 jumlah satuan PAUD yang ada. Sementara yang belum terakreditasi sebanyak 78,33 % atau sebanyak 166.975 satuan PAUD.

Tahun 2018 satuan PAUD yang terakreditasi A sebanyak 2.183 dan terakreditasi B sebanyak 17.825 dan terakreditasi C sebanyak 10.126.

Sebagian besar satuan PAUD yang telah terakreditasipun hanya memiliki status akreditasi B dan C, sehingga diperkirakan belum mampu menghadirkan layanan yang paripurna bagi anak usia dini di Indonesia.

Banyaknya jumlah satuan PAUD yang belum memenuhi standar, dikhawatirkan akan mempengaruhi kualitas pelayanan peserta didik PAUD.

Untuk itu satuan PAUD yang status akreditasinya C dapat didorong untuk meningkatkan kualitasnya. Hal tersebut juga merupakan upaya untuk meningkatkan mutu layanan satuan PAUD yang sudah terakreditasi.

Berdasarkan hasil analisis akreditasi tahun 2017 dan 2018 yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) menunjukkan perlunya dilakukan pembinaan berkelanjutan bagi satuan yang terakreditasi.

Tujuan Program Pembinaan Satuan PAUD Yang Terakreditasi Tahun 2019 adalah sebagai acuan bagi:
  1. Meningkatkan mutu layanan satuan PAUD yang terakreditasi sebelum tahun 2017;
  2. Melakukan bimbingan teknis kepada pimpinan satuan PAUD yang terakreditasi C sebelum tahun 2017 dan siap diakreditasi lagi;
  3. Memberikan penghargaan kepada Satuan PAUD yang terakreditasi A sebagai tempat praktik baik (role model).

Bantuan pembinaan satuan PAUD yang terakreditasi adalah bantuan berupa uang dari pemerintah pusat kepada dinas pendidikan kabupaten/kota untuk membina satuan PAUD yang status akreditasinya C sebelum tahun 2017.

Bentuk bantuan adalah batuan pemerintah yang diberikan dalam bentuk uang berdasarkan usulan pada proposal yang di dalamnya melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Persyaratan dan Jumlah Penerima Bantuan Program Pembinaan Satuan PAUD Yang Terakreditasi


Penerima bantuan Pembinaan Satuan PAUD yang terakreditasi dengan persyaratan sebagai berikut:
  1. Dinas pendidikan kabupaten/kota mengajukan proposal dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), ditujukan ke Direktorat Pembinaan PAUD, Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas Kemendikbud;
  2. Melampirkan daftar nama-nama calon peserta satuan PAUD kegiatan maksimal 40 orang, yaitu pengelola satuan PAUD yang terakreditasi C sebelum tahun 2017 dan sudah menginput dapodik, format terlampir;
  3. Melampirkan calon narasumber dari unsur: birokrasi, BAN PAUD dan PNF Provinsi, UPT PAUD dan Dikmas (PP/BP PAUD dan Dikmas) dan narasumber lain yang berkompeten sesuai kebutuhan;
  4. Melampirkan SK pembentukkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang dibentuk oleh dinas pendidikan kabupaten/kota;
  5. Melampirkan jadwal dan materi kegiatan;
  6. Melampirkan nama satuan PAUD yang akan di kunjungi beserta bukti sertifikat akreditasi A dari satuan PAUD sebagai tempat praktik baik (role model).
  7. Melampirkan fotokopi rekening bank pemerintah atas nama Dinas pendidikan kabupaten/kota (bukan rekening milik pribadi) yang masih aktif, dengan saldo minimal Rp500.000,00;
  8. Melampirkan fotokopi NPWP atas nama dinas pendidikan kabupaten/kota;
  9. Bersedia membuat Surat Pernyatan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) setelah memperoleh dan menggunakan bantuan;
  10. Bersedia menandatangani Pakta Integritas anti korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pelaksanakan kegiatan.

Persyaratan Peserta Kegiatan Program Pembinaan Satuan PAUD

  1. Peserta adalah pengelola satuan PAUD yang terakreditasi C sebelum tahun 2017 dibuktikan dengan melampirkan fotokopi sertifikat akreditasi kepada dinas pendidikan kabupaten/kota;
  2. Membuat pernyataan bersedia mengikuti acara dari awal sampai akhir dan bersedia untuk diakreditasi ulang kepada dinas pendidikan kabupaten/kota;
  3. Belum pernah mengikuti kegiatan sejenis yang dibiayai oleh APBN maupun ABPD tahun sebelumnya.

Jumlah dan Penggunaan Bantuan Pembinaan Satuan PAUD yang terakreditasi

Alokasi bantuan pembinaan satuan PAUD yang terakreditasi tahun 2019 sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) untuk 640 satuan PAUD, masing-masing satuan PAUD sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Penerima bantuan menyusun anggaran maksimal 40 peserta atau satuan PAUD.

Tata Kelola Pencairan dan Penyaluran Bantuan Pembinaan Satuan PAUD


Pengajuan Proposal Bantuan Pembinaan Satuan PAUD
  • Proposal asli ditujukan kepada:
  • Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini
  • Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas, Kemendikbud
  • U.p. Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan dan Kemitraan
  • Komplek Perkantoran Kemendikbud
  • Gedung E Kemendikbud Lantai VII,
  • Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270.
  • Batas waktu penyampaian proposal
  • Batas akhir penerimaan proposal paling lambat akhir Juli 2019. Batas waktu pengajuan proposal dapat diperpanjang apabila kuota masih tersedia.



Sumber Info : Kemendikbud dan Dirjen PAUD

Demikianlah artikel tentang, Juknis Pembinaan Satuan PAUD Yang Terakreditasi Tahun 2019. Selamat Belajar, Salam Sukses...!!!

Cara Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang Sesuai Permendagri No 4 Tahun 2019

Permendagri Nomor 4 Tahun 2019

Ilmuguru.org - Pada kesempatan kali ini IG (IlmuGuru) ingin memberikan informasi mengenai Permendagri Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang Di Daerah.




Berdasarkan Permendikbud Nomor 4 Tahun 2019 bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang di Daerah.

Dalam Permendikbud Nomor 4 Tahun 2019 yang dimaksud dengan:
  1. Daerah adalah provinsi dan kabupaten/kota.
  2. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang.
  3. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
  4. Rencana Tata Ruang Provinsi yang selanjutnya disebut dengan RTR Provinsi adalah hasil perencanaan tata ruang yang meliputi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi, dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
  5. Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut dengan RTR Kabupaten/Kota adalah hasil perencanaan tata ruang yang meliputi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.
  6. Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah provinsi yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah provinsi, rencana struktur ruang wilayah provinsi, rencana pola ruang wilayah provinsi, penetapan kawasan strategis provinsi, arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.
  7. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRKSP adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah dalam lingkup provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting terhadap kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
  8. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RZWP3K adalah hasil perencanaan tata ruang laut provinsi paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang laut nasional.
  9. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RTRK/K adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten/kota, rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota, rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota, penetapan kawasan strategis kabupaten/kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.
  10. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RTRKSK/K adalah hasil perencanaan tata ruang yang wilayahnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap kepentingan ekonomi, sosial budaya dan/atau lingkungan.
  11. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RDTRK/K adalah RTR di wilayah kabupaten/kota, yang menggambarkan zonasi/blok pemanfaatan ruang, struktur dan pola ruang, sistem sarana dan prasarana, dan persyaratan teknik pengembangan tata ruang.
  12. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau organisasi masyarakat yang terkena dampak langsung dari kegiatan penataan ruang, memiliki keahlian/keilmuan di bidang penataan ruang, memiliki pengalaman di bidang penataan ruang, dan/atau kegiatan pokoknya di bidang penataan ruang.
  13. Forum Pertemuan adalah kegiatan tatap muka secara langsung.
  14. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan tata ruang daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Berdasarkan Pasal 2 Permendagri Nomor 4 Tahun 2019 bahwa Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan tata ruang di daerah dengan melibatkan peran masyarakat.

Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan dalam bentuk penyampaian masukan dan kerja sama dalam perencanaan tata ruang di daerah.

Sebagaimana di lansir dari Permendagri nomor 4 tahun 2019 bahwa Penyampaian masukan dilakukan melalui:
  • konsultasi publik;
  • penyampaian aspirasi;
  • rapat dengar pendapat umum;
  • kunjungan kerja;
  • sosialisasi; dan/atau
  • seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

Baca Juga :
01
Permendagri Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyusutan Barang Milik Daerah
02
Permendagri Nomor 3 Tahun 2019 Tentang PPNS Di Lingkungan Pemerintah
03
Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah Di Bidang Kesatuan Bangsa
04
Permendagri Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Inpassing Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah

Berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2019 Pembinaan pelaksanaan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang di daerah adalah sebagai berikut :
  • Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melakukan pembinaan mengenai pelaksanaan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang daerah di provinsi.
  • Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pembinaan terkait pelaksanaan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.
  • Bupati/Wali Kota melakukan pembinaan terkait pelaksanaan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang di kabupaten/kota.

Download Permendagri Nomor 4 Tahun 2019


Pendanaan pelaksanaan peran masyarakat dalam perencanaaan tata ruang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota. Selengkapnya silahkan download di bawah ini.



Download Permendagri Nomor 4 Tahun 2019

Demikianlah artikel tentang, Permendagri Nomor 4 Tahun 2019 Tentang . Selamat Belajar, Salam Sukses...!!!

Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah Di Bidang Kesatuan Bangsa

Permendagri Nomor 11 Tahun 2019

Ilmuguru.org - Pada kesempatan kali ini IG (IlmuGuru) ingin memberikan informasi mengenai Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintah Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.




Berdasarkan Permendikbud Nomor 11 Tahun 2019 bahwa sesuai dengan Pasal 122 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, seluruh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan;

Untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang saat ini melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik perlu diatur kedudukan, tugas, fungsi, struktur dan tata kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;

Berdasarkan Dalam Permendikbud Nomor 11 Tahun 2019 yang dimaksud dengan:
  1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenanganDaerah.
  2. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
  3. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
  4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.
  6. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
  7. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Baca Juga :
01
Permendagri Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyusutan Barang Milik Daerah
02
Permendagri Nomor 3 Tahun 2019 Tentang PPNS Di Lingkungan Pemerintah
03
Permendagri Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Inpassing Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah

Berdasarkan Permendikbud Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kelembagaan Yang Melaksanakan Urusan Pemerintah Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang kesatuan bangsa dan politik yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan Urusan Pemerintahan umum diundangkan.

Download Permendagri Nomor 11 Tahun 2019


Ketentuan mengenai nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Selengkanya Silahkan download di bawah ini.



Download Permendagri Nomor 11 Tahun 2019

Demikianlah artikel tentang, Permendagri Nomor 11 Tahun 2019. Selamat Belajar, Salam Sukses...!!!

Back to top