Info Kemendikbud : Aplikasi Dapodik Versi 2020

Aplikasi Dapodik Versi 2020

Ilmuguru.org - Pada kesempatan kali ini IG (IlmuGuru) ingin memberikan informasi mengenai Persiapan Pemutakhiran Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2020.




Salah satu tugas terpenting di sekolah adalah menjadi operator sekolah, dan salah satu tugas sebagai operator sekolah adalah memasukkan data menggunakan aplikasi dapodik.

Seperti kita ketahui bahwa tugas sebagai operator sekolah terutama operator dapodik memang tidak mudah karena mau tidak mau sebagai operator sekolah, tentunya harus selalu siap memasukkan data penting untuk kebutuhan sekolah.

Ketika memasuki tahun ajaran baru penugasan sebagai operator sekolah juga akan memulai tugas baru, yang harus siap untuk memasukkan data siswa baru ke dalam aplikasi dapodik.

Seperti kita juga tahu bahwa setiap tahun memasuki tahun ajaran baru, akan selalu ada pembaruan aplikasi dapodik untuk versi terbaru.

Info terbaru bagi seorang operator dapodik adalah bahwa pada awal Agustus versi terbaru aplikasi dapodik akan dirilis untuk tahun ajaran 2019/2020 di mana aplikasi dapodik akan dirilis dan aplikasi dapodikdasmen versi terbaru yaitu versi 2020

Bagi Anda yang akan mengunduh aplikasi dapodikdasmen versi 2020 / versi aplikasi dapodik 2020 maka Anda dapat mengunduhnya melalui tautan yang akan disiapkan di situs resmi dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id jika versi 2020 dari Aplikasi dapodik telah resmi dirilis.

Versi 2020 dari aplikasi dapodikdasmen adalah versi terbaru dari aplikasi dapodik yang akan dirilis pada awal Agustus dan dapat digunakan untuk memasukkan data untuk siswa baru yang akan memasuki tahun ajaran 2019/2020.

Berdasarkan informasi dari Kemendikbud tentang persiapan pemutakhiran Dapodik Tahun Ajaran 2019/2020. Berikut informasi yang disampaikan oleh Kemendikbud.

Pada saat ini kita telah memasuki Tahun Ajaran Baru 2019/2020, sekolah telah melakukan proses periodikal pembelajaran mulai dari proses kelulusan siswa, kenaikan tingkat dan juga penerimaan siswa baru.

Semua proses periodikal yang dilaksanakan tersebut tentunya harus diikuti dengan pemutakhiran data pada sistem pendataan Dapodik.



Untuk persiapan melakukan pemutakhiran data Tahun Ajaran Baru 2019/2020, ada beberapa hal untuk diperhatikan:
  1. Data siswa baru kelas 1, 7, dan 10 diinput kedalam Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2020 yang digunakan untuk input data Semester 1 Tahun Ajaran 2019/2020.
  2. Proses kelulusan untuk siswa tingkat akhir, yaitu kelas 6, 9 dan 12 akan dilakukan oleh Admin Dapodik Pusat secara otomatis oleh sistem. Jadi operator Dapodik Sekolah TIDAK DIPERBOLEHKAN melakukan proses kelulusan pada Aplikasi Dapodikdasmen versi 2019.e.
  3. Sekolah TIDAK DIPERBOLEHKAN menambahkan data siswa baru dan data siswa naik kelas di Tahun Ajaran 2019/2020 pada Aplikasi Dapodikdasmen versi 2019.e. Proses memasukkan data siswa baru Tahun Ajaran 2019/2020 dilakukan menggunakan teknik tarik data online melalui Manajemen Sekolah Dapodikdasmen setelah Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2020 dirilis.
  4. Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2020 saat ini sedang dalam tahap pengujian, dan direncanakan akan dirilis pada awal Agustus 2019.
  5. Sinkronisasi menggunakan Aplikasi Dapodikdasmen versi 2019.e masih dibuka untuk melakukan perbaikan data Semetser 2 Tahun Ajaran 2018/2019 sampai dengan akhir Juli 2019.

Berdasarkan informasi dari Kemendikbud Diharapkan para operator sekolah dapodik akan dapat memahami hal-hal yang telah disampaikan sehingga ketika mereka akan menggunakan aplikasi 2020 versi dapodikdasmen yang akan dirilis nanti, mereka tidak akan lagi melanggar aturan yang ditetapkan.

Demikianlah artikel tentang, Persiapan Pemutakhiran Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2020. Selamat Belajar, Salam Sukses...!!!

Sumber : Kemendikbud

Cara Login SIM PKB Terbaru Untuk Mengisi Verval Data Sesuai Mapel PKP Tahun 2019

Cara Login SIM PKB Terbaru Untuk Mengisi Verval Data Mapel

Ilmuguru.org - Pada kesempatan kali ini IG (IlmuGuru) ingin memberikan informasi mengenai Cara Login Sim PKB 2019 untuk Verval Data Mapel PKP Tahun 2019.




Pada kesempatan kali ini, para guru diminta melakukan Verval Data Mapel PKP 2019 dalam rangka Pedataan Diklat Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) Periode 2019.

Apa itu Diklat Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP)?


Program Diklat PKP merupakan salah satu upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan meningkatkan kualitas lulusan peserta didik.

Program ini dikembangkan mengikuti arah kebijakan Kemendikbud yang menekankan pembelajaran berorientasi Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi atau Higher Order Thinking Skills (HOTS).

Guru sebagai pendidik profesional mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik.

Guru profesional memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan prestasi peserta didik, dimana penelitian menunjukkan bahwa 30% prestasi peserta didik ditentukan oleh faktor guru.

Dalam upaya menjaga keprofesionalannya, guru senantiasa harus meng-update diri dengan melakukan berbagai pengembangan keprofesian berkelanjutan.

Selama ini program pengembangan keprofesian berkelanjutan yang dikembangkan oleh Ditjen GTK didasarkan pada hasil Uji Kompetensi Guru, yang lebih memfokuskan pada peningkatan kompetensi guru terutama dalam kompetensi pedagogi dan profesional, adapun dalam Program PKP ini lebih memfokuskan pada upaya memintarkan peserta didik melalui pembelajaran berorientasi keterampilan berpikir tingkat tinggi.

Untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, serta pemerataan mutu pendidikan, maka pelaksanaan Program Diklat PKP mempertimbangkan pendekatan kewilayahan, atau dikenal dengan istilah zonasi.

Melalui langkah ini, pengelolaan Pusat Kegiatan Guru (PKG) TK, kelompok kerja guru (KKG) SD, atau musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) SMP/SMA/SMK, dan musyawarah guru bimbingan dan konseling (MGBK), yang selama ini dilakukan melalui Gugus atau Rayon, dapat terintegrasi melalui zonasi pengembangan dan pemberdayaan guru.

Zonasi memperhatikan keseimbangan dan keragaman mutu pendidikan di lingkungan terdekat, seperti status akreditasi sekolah, nilai kompetensi guru, capaian nilai rata-rata UN/USBN sekolah, atau pertimbangan mutu lainnya.

Bagaimana Cara Verval Data Mapel PKP 2019 untuk Pedataan Diklat Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) Periode 2019?




Berikut ini informasi yang bisa kami berikan untuk cara mengisi Verval Data Mapel PKP 2019 untuk Pedataan Diklat Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) Periode 2019, silahkan simak.
  1. Silahkan anda Login ke Akun SIM PKB masing-masing terlebih dahulu.
  2. Jika Bapak/Ibu berhasil login maka akan pemberitahuan yang menyatakan:

    “Mohon informasikan Mata Pelajaran Utama Anda sesuai kompetensi atau tugas mengajar semester ini atau sertifikasi yang anda miliki berbasis kurikulum 2013 (K13).”

  3. Informasi ini akan di gunakan untuk mendukung program Diklat Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) Periode 2019.
  4. Selanjutnya Bapak/Ibu guru jenjang Satuan Pendidikan yang sesuai.
  5. Di sana terdapat pilihan SD, SMP, SMA, SMK.
  6. Jika sudah sesuai Bapak/Ibu mata pelajaran yang diampu.
  7. Apabila Mata Pelajaran (Mapel) tidak tersedia, Bapak/Ibu bisa memilih mapel Lain-lain kemudian mengisi sendiri mapel yang Bapak/Ibu ampu.

Demikian informasi yang bisa kami berikan untuk anda mengenai Cara Login Sim PKB 2019 untuk Verval mapel PKP 2019 dalam rangka Pedataan Diklat Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) Periode 2019. Selamat Mencoba, Salam Sukses...!!!

Juknis Pengisian Blanko Ijazah SMK Revisi 2019

Juknis Pengisian Blanko Ijazah SMK

Ilmuguru.org - Pada kesempatan kali ini IG (IlmuGuru) ingin memberikan informasi mengenai Juknis Pengisian Blanko Ijazah SMK Tahun Pelajaran 2018/2019 Revisi Terbaru.




Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 61 ayat (2) menyatakan bahwa Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.

Berikutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan perubahannya, pasal 72 ayat (1) menjelaskan bahwa peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, dan lulus Ujian Nasional.

Ijazah sebagaimana dimaksud di atas adalah sertifikat pengakuan atas prestasi belajar dan kelulusan dari suatu jenjang pendidikan formal atau pendidikan nonformal. Prosedur dan mekanisme pengadaan Ijazah merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2017.

Pasal 8 ayat (3) menjelaskan bahwa Pelaksanaan penyediaan/penggandaan dan pendistribusian blangko Ijazah SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, SMK, paket A, paket B dan Paket C oleh direktorat jenderal terkait. Sedangkan pada pasal 11, dijelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Ijazah, SHUN, dan salinan SHUN diatur oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sesuai Petunjuk Umum yang berdasarkan Pada Juknis Pengisian Blanko Ijazah SMK Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
  • Pengadaan blangko ijazah SMK pada tahun pelajaran 2018/2019 disediakan secara terpusat melalui DIPA Direktorat Pembinaan SMK Tahun Anggaran 2019.
  • Ijazah untuk SMK diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
  • Terdapat empat jenis Ijazah yaitu: Ijazah untuk sekolah yang menggunakan Kurikulum 2006 Program 3 Tahun, Program 4 Tahun dan Ijazah untuk sekolah yang menggunakan Kurikulum 2013 dan Kurikulum 2013 revisi Program 3 Tahun, Program 4 Tahun. Perbedaan tersebut terletak pada kode blangko yang terletak di halaman muka.
Contoh Kode Blangko
Kode Keterangan
M-SMK/13-3 0000000 Kurikulum 2013 Program 3 Tahun, Kurikulum 2013 revisi Program 3 Tahun
M-SMK/13-4 0000000 Kurikulum 2013 Program 4 Tahun, Kurikulum 2013 revisi Program 4 Tahun
M-SMK/06-3 0000000 Kurikulum 2006 Program 3 Tahun
M-SMK/06-4 0000000 Kurikulum 2006 Program 4 Tahun
  • Ijazah terdiri dari 2 muka dicetak bolak-balik, dimana identitas dan redaksi di halaman muka, hasil ujian/daftar nilai ujian di halaman belakang.
  • Ijazah SMK, diisi oleh panitia penulisan Ijazah yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Sekolah.
  • Pengisian Ijazah menggunakan tulisan tangan dengan tulisan huruf yang benar, jelas, rapi, bersih, dan mudah dibaca, menggunakan tinta warna hitam yang tidak mudah luntur dan tidak mudah dihapus. Dalam kondisi tertentu dapat diisi dengan sistem komputer (dicetak).
  • Jika terjadi kesalahan dalam pengisian, Ijazah tidak boleh dicoret, ditimpa, atau dihapus, melainkan harus diganti dengan blangko yang baru; untuk itu perlu kehati-hatian dalam penulisan.
  • Ijazah yang mengalami kesalahan pengisian disilang dengan tinta warna hitam pada kedua sudut yang berlawanan pada halaman muka dan belakang.
    1. Setelah seluruh pengisian Ijazah selesai, Ijazah yang salah tersebut dimusnahkan dengan disertai berita acara pemusnahan.
    2. Proses pemusnahan Blangko Ijazah dilakukan oleh Satuan Pendidikan, yang disaksikan oleh Kepala Sekolah dan Pihak Kepolisian
    3. Berita acara pemusnahan Ijazah ditandatangani oleh Kepala Sekolah yang disaksikan oleh pihak kepolisian.
  • Sisa blangko Ijazah yang terdapat di sekolah, diserahkan kembali ke Dinas Pendidikan Provinsi melalui Cabang Dinas Pendidikan Provinsi sesuai dengan kewenangannya yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dengan disertai berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan Provinsi atau Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi.
  • Sisa blangko Ijazah SMK yang terdapat di Dinas Pendidikan Provinsi dapat dimusnahkan setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak jadwal pengisian Ijazah dengan mekanisme:
    1. Seluruh sisa Blangko Ijazah tersebut dimusnahkan dengan disertai berita acara pemusnahan.
    2. Proses pemusnahan Blangko Ijazah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, yang disaksikan oleh Pejabat Dinas Pendidikan Provinsi dan pihak kepolisian.
    3. Berita Acara Pemusnahan Blangko Ijazah sebagaimana butir b ditandatangani oleh Pejabat Dinas Pendidikan Provinsi dan pihak kepolisian.
  • Dalam hal ditemukan kesalahan penulisan dalam ijazah setelah sisa blangko ijazah dimusnahkan, maka dapat dibuat ralat dengan diterbitkannya surat keterangan oleh kepala satuan pendidikan yang bersangkutan.
  • Satuan pendidikan,Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, maupun Dinas Pendidikan Provinsi tidak diperkenankan untuk menahan atau tidak memberikan ijazah kepada pemilik Ijazah yang sah dengan alasan apapun.
  • Bagi siswa pemilik Ijazah SMK yang sudah pindah domisili, Ijazah dapat diambil ke Satuan Pendidikan yang menerbitkan.
  • Setiap pemanfaatan, pemusnahan, dan pengembalian lembar blangko ijazah wajib dicatat atau ditatausahakan secara manual maupun terkomputerisasi.
  • Penatausahaan blangko ijazah akan diatur pada panduan tersendiri.

Download Juknis Pengisian Blanko Ijazah SMK


Merujuk pada peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Nomor 037/H/EP/2019 dan Perdirjen Dikdasmen nomor 0038/D/HK/2019, Direktorat Pembinaan SMK diberikan ruang untuk menentukan layout halaman belakang ijazah dan menyusun panduan pengisian untuk satuan pendidikan SMK. Selengkapnya silahkan download disini



Link Download Juknis Pengisian Blanko Ijazah SMK Tahun 2019 ==>> Disini

Demikianlah artikel tentang, Juknis Pengisian Blanko Ijazah SMK Revisi 2019. Selamat Belajar, Salam Sukses...!!!

Jadwal dan Hasil Seleksi Administrasi LSF Tahun 2019

Jadwal dan Jasil Seleksi Administrasi LSF

Hasil Seleksi Administrasi dan Jadwal Seleksi Lanjutan Calon Anggota Lembaga Sensor Film dan Tenaga Sensor Lembaga Sensor Film (LSF) Tahun 2019


Ilmuguru.org - Pada kesempatan kali ini IG (IlmuGuru) ingin memberikan informasi mengenai Hasil Seleksi Administrasi dan Jadwal Seleksi Lanjutan Calon Anggota dan Tenaga Sensor LSF Tahun 2019.




Berdasarkan hasil pengumuman dari Kemendikbud Nomor 70476/A.A3/KP/2019 Tentang Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi dan Jadwal Seleksi Lanjutan Calon Anggota dan Tenaga Sensor LSF Tahun 2019. Memperhatikan persyaratan Calon Anggota Lembaga Sensor Film dan Tenaga Sensor Lembaga Sensor Film sebagaimana dinyatakan pada Pengumuman Nomor 54903/A.A3/KP/2019 tanggal 21 Mei 2019 dan Nomor 68964/A.A3/KP/2019 tanggal 20 Juni 2019, Panitia Seleksi menetapkan hal-hal sebagai berikut:

A. Peserta yang berhak mengikuti tahapan seleksi lanjutan adalah pelamar yang tersebut dalam Lampiran I dan II Pengumuman ini sesuai nomor urut pendaftaran.

Setiap peserta wajib mengisi form critical incident, yang diisi dengan cara diketik. Form tersebut dapat diunduh di http://mutasi.sdm.kemdikbud.go.id/seleksi-lsf dan selanjutnya dikirim ke email seleksilsfl9@gmail.com paling lambat 30 Juni 2019 pukul 14.00 WIB.

B. Waktu dan tempat pelaksanaan seleksi lanjutan untuk jabatan adalah sebagai berikut:
1. Anggota Lembaga Sensor Film, akan mengikuti 2 tahapan seleksi lanjutan sebagai berikut:
a. Asesmen, akan dilaksanakan pada:
hari, tanggal : Selasa 2 Juli 2019
pukul : 08.00 s.d. selesai
tempat : Gedung Merah Putih, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kemendikbud Jl. Raya Ciputat-Parung KM. 19 Bojongsari Depok-Jawa Barat
b. Wawancara : Jadwal dan tempat pelaksanaan wawancara bagi calon anggota Lembaga Sensor Film akan diumumkan kemudian.

2. Tenaga Sensor Lembaga Sensor Film Asesmen akan dilaksanakan pada:
hari, tanggal : Rabu, 3 Juli 2019
pukul : 08.00 s.d. selesai
tempat : Gedung Merah Putih, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kemendikbud Jl. Raya Ciputat-Parung KM. 19 Bojongsari Depok-Jawa Barat

C. Peserta dimohon hadir 30 menit sebelum pelaksanaan. Bagi peserta yang tidak mengikuti seleksi lanjutan dianggap mengundurkan diri dari proses seleksi.

D. Pada saat pelaksanaan seleksi peserta wajib membawa kartu peserta dan kartu identltas asli (KTP/SIM/Pasport).

E. Panitia Seleksi tidak melayani komunikasi dengan pelamar dalam bentuk apapun. Pelamar diharapkan selalu memantau perkembangan informasi yang diumumkan pada laman http://mutasi.sdm.kemdikbud.go.id/seleksi-lsf. Segala kerugian akibat kelalaian tidak memantau perkembangan informasi yang diumumkan menjadi tanggung jawab pelamar.

F. Peserta yang terbukti melakukan kecurangan atau memberikan data/informasi yang tidak benar akan dinyatakan gugur dari proses seleksi.

G. Kami mengundang masyarakat untuk memberikan informasi/masukan berkenaan dengan rekam jejak/integritas para peserta seleksi tersebut di atas. Informasi/masukan disampaikan kepada Panitia Seleksi melalui alamat email: seleksilsfl9@gmail.com sampai dengan 3 Juli 2019.



Link Download Hasil Seleksi Administrasi dan Jadwal Seleksi Lanjutan Calon Anggota dan Tenaga Sensor LSF Tahun 2019 == disini

Demikianlah artikel tentang, Hasil Seleksi Administrasi dan Jadwal Seleksi Lanjutan Calon Anggota dan Tenaga Sensor LSF Tahun 2019. Selamat Belajar, Salam Sukses...!!!

Juknis Pembinaan Satuan PAUD Terakreditasi Tahun 2019

Juknis Pembinaan Satuan PAUD Yang Terakreditasi

Ilmuguru.org - Pada kesempatan kali ini IG (IlmuGuru) ingin memberikan informasi mengenai Peraturan Dirjen PAUD dan Pendidikan Masyarakat Kemendikbud Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Juknis Pembinaan Satuan PAUD Yang Terakreditasi Tahun 2019.




Akreditasi adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah dan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan.

Berdasarkan Dirjen PAUD Nomor 60 Tahun 2019 bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pembinaan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang Terakreditasi Tahun 2019.

Pemenuhan delapan standar nasional pendidikan di Satuan PAUD mengacu pada Permendikbud Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD meliputi:
  • standar tingkat pencapaian perkembangan anak,
  • standar isi,
  • standar proses,
  • standar pendidik dan tenaga kependidikan,
  • standar sarana prasarana,
  • standar pengelolaan,
  • standar pembiayaan dan
  • standar penilaian pendidikan.

Berdasarkan data dari Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (BAN PAUD dan PNF) jumlah Satuan PAUD yang terakreditasi secara akumulatif dari tahun 2008 s.d. 2018, sebanyak 51.670.

Artinya satuan PAUD yang terakreditasi baru mencapai 21,67 % dari 218.645 jumlah satuan PAUD yang ada. Sementara yang belum terakreditasi sebanyak 78,33 % atau sebanyak 166.975 satuan PAUD.

Tahun 2018 satuan PAUD yang terakreditasi A sebanyak 2.183 dan terakreditasi B sebanyak 17.825 dan terakreditasi C sebanyak 10.126.

Sebagian besar satuan PAUD yang telah terakreditasipun hanya memiliki status akreditasi B dan C, sehingga diperkirakan belum mampu menghadirkan layanan yang paripurna bagi anak usia dini di Indonesia.

Banyaknya jumlah satuan PAUD yang belum memenuhi standar, dikhawatirkan akan mempengaruhi kualitas pelayanan peserta didik PAUD.

Untuk itu satuan PAUD yang status akreditasinya C dapat didorong untuk meningkatkan kualitasnya. Hal tersebut juga merupakan upaya untuk meningkatkan mutu layanan satuan PAUD yang sudah terakreditasi.

Berdasarkan hasil analisis akreditasi tahun 2017 dan 2018 yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) menunjukkan perlunya dilakukan pembinaan berkelanjutan bagi satuan yang terakreditasi.

Tujuan Program Pembinaan Satuan PAUD Yang Terakreditasi Tahun 2019 adalah sebagai acuan bagi:
  1. Meningkatkan mutu layanan satuan PAUD yang terakreditasi sebelum tahun 2017;
  2. Melakukan bimbingan teknis kepada pimpinan satuan PAUD yang terakreditasi C sebelum tahun 2017 dan siap diakreditasi lagi;
  3. Memberikan penghargaan kepada Satuan PAUD yang terakreditasi A sebagai tempat praktik baik (role model).

Bantuan pembinaan satuan PAUD yang terakreditasi adalah bantuan berupa uang dari pemerintah pusat kepada dinas pendidikan kabupaten/kota untuk membina satuan PAUD yang status akreditasinya C sebelum tahun 2017.

Bentuk bantuan adalah batuan pemerintah yang diberikan dalam bentuk uang berdasarkan usulan pada proposal yang di dalamnya melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Persyaratan dan Jumlah Penerima Bantuan Program Pembinaan Satuan PAUD Yang Terakreditasi


Penerima bantuan Pembinaan Satuan PAUD yang terakreditasi dengan persyaratan sebagai berikut:
  1. Dinas pendidikan kabupaten/kota mengajukan proposal dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), ditujukan ke Direktorat Pembinaan PAUD, Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas Kemendikbud;
  2. Melampirkan daftar nama-nama calon peserta satuan PAUD kegiatan maksimal 40 orang, yaitu pengelola satuan PAUD yang terakreditasi C sebelum tahun 2017 dan sudah menginput dapodik, format terlampir;
  3. Melampirkan calon narasumber dari unsur: birokrasi, BAN PAUD dan PNF Provinsi, UPT PAUD dan Dikmas (PP/BP PAUD dan Dikmas) dan narasumber lain yang berkompeten sesuai kebutuhan;
  4. Melampirkan SK pembentukkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang dibentuk oleh dinas pendidikan kabupaten/kota;
  5. Melampirkan jadwal dan materi kegiatan;
  6. Melampirkan nama satuan PAUD yang akan di kunjungi beserta bukti sertifikat akreditasi A dari satuan PAUD sebagai tempat praktik baik (role model).
  7. Melampirkan fotokopi rekening bank pemerintah atas nama Dinas pendidikan kabupaten/kota (bukan rekening milik pribadi) yang masih aktif, dengan saldo minimal Rp500.000,00;
  8. Melampirkan fotokopi NPWP atas nama dinas pendidikan kabupaten/kota;
  9. Bersedia membuat Surat Pernyatan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) setelah memperoleh dan menggunakan bantuan;
  10. Bersedia menandatangani Pakta Integritas anti korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pelaksanakan kegiatan.

Persyaratan Peserta Kegiatan Program Pembinaan Satuan PAUD

  1. Peserta adalah pengelola satuan PAUD yang terakreditasi C sebelum tahun 2017 dibuktikan dengan melampirkan fotokopi sertifikat akreditasi kepada dinas pendidikan kabupaten/kota;
  2. Membuat pernyataan bersedia mengikuti acara dari awal sampai akhir dan bersedia untuk diakreditasi ulang kepada dinas pendidikan kabupaten/kota;
  3. Belum pernah mengikuti kegiatan sejenis yang dibiayai oleh APBN maupun ABPD tahun sebelumnya.

Jumlah dan Penggunaan Bantuan Pembinaan Satuan PAUD yang terakreditasi

Alokasi bantuan pembinaan satuan PAUD yang terakreditasi tahun 2019 sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) untuk 640 satuan PAUD, masing-masing satuan PAUD sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Penerima bantuan menyusun anggaran maksimal 40 peserta atau satuan PAUD.

Tata Kelola Pencairan dan Penyaluran Bantuan Pembinaan Satuan PAUD


Pengajuan Proposal Bantuan Pembinaan Satuan PAUD
  • Proposal asli ditujukan kepada:
  • Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini
  • Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas, Kemendikbud
  • U.p. Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan dan Kemitraan
  • Komplek Perkantoran Kemendikbud
  • Gedung E Kemendikbud Lantai VII,
  • Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270.
  • Batas waktu penyampaian proposal
  • Batas akhir penerimaan proposal paling lambat akhir Juli 2019. Batas waktu pengajuan proposal dapat diperpanjang apabila kuota masih tersedia.



Sumber Info : Kemendikbud dan Dirjen PAUD

Demikianlah artikel tentang, Juknis Pembinaan Satuan PAUD Yang Terakreditasi Tahun 2019. Selamat Belajar, Salam Sukses...!!!

Cara Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang Sesuai Permendagri No 4 Tahun 2019

Permendagri Nomor 4 Tahun 2019

Ilmuguru.org - Pada kesempatan kali ini IG (IlmuGuru) ingin memberikan informasi mengenai Permendagri Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang Di Daerah.




Berdasarkan Permendikbud Nomor 4 Tahun 2019 bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang di Daerah.

Dalam Permendikbud Nomor 4 Tahun 2019 yang dimaksud dengan:
  1. Daerah adalah provinsi dan kabupaten/kota.
  2. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang.
  3. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
  4. Rencana Tata Ruang Provinsi yang selanjutnya disebut dengan RTR Provinsi adalah hasil perencanaan tata ruang yang meliputi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi, dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
  5. Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut dengan RTR Kabupaten/Kota adalah hasil perencanaan tata ruang yang meliputi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.
  6. Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah provinsi yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah provinsi, rencana struktur ruang wilayah provinsi, rencana pola ruang wilayah provinsi, penetapan kawasan strategis provinsi, arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.
  7. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRKSP adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah dalam lingkup provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting terhadap kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
  8. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RZWP3K adalah hasil perencanaan tata ruang laut provinsi paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang laut nasional.
  9. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RTRK/K adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten/kota, rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota, rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota, penetapan kawasan strategis kabupaten/kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.
  10. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RTRKSK/K adalah hasil perencanaan tata ruang yang wilayahnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap kepentingan ekonomi, sosial budaya dan/atau lingkungan.
  11. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RDTRK/K adalah RTR di wilayah kabupaten/kota, yang menggambarkan zonasi/blok pemanfaatan ruang, struktur dan pola ruang, sistem sarana dan prasarana, dan persyaratan teknik pengembangan tata ruang.
  12. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau organisasi masyarakat yang terkena dampak langsung dari kegiatan penataan ruang, memiliki keahlian/keilmuan di bidang penataan ruang, memiliki pengalaman di bidang penataan ruang, dan/atau kegiatan pokoknya di bidang penataan ruang.
  13. Forum Pertemuan adalah kegiatan tatap muka secara langsung.
  14. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan tata ruang daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Berdasarkan Pasal 2 Permendagri Nomor 4 Tahun 2019 bahwa Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan tata ruang di daerah dengan melibatkan peran masyarakat.

Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan dalam bentuk penyampaian masukan dan kerja sama dalam perencanaan tata ruang di daerah.

Sebagaimana di lansir dari Permendagri nomor 4 tahun 2019 bahwa Penyampaian masukan dilakukan melalui:
  • konsultasi publik;
  • penyampaian aspirasi;
  • rapat dengar pendapat umum;
  • kunjungan kerja;
  • sosialisasi; dan/atau
  • seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

Baca Juga :
01
Permendagri Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyusutan Barang Milik Daerah
02
Permendagri Nomor 3 Tahun 2019 Tentang PPNS Di Lingkungan Pemerintah
03
Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah Di Bidang Kesatuan Bangsa
04
Permendagri Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Inpassing Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah

Berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2019 Pembinaan pelaksanaan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang di daerah adalah sebagai berikut :
  • Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melakukan pembinaan mengenai pelaksanaan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang daerah di provinsi.
  • Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pembinaan terkait pelaksanaan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.
  • Bupati/Wali Kota melakukan pembinaan terkait pelaksanaan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang di kabupaten/kota.

Download Permendagri Nomor 4 Tahun 2019


Pendanaan pelaksanaan peran masyarakat dalam perencanaaan tata ruang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota. Selengkapnya silahkan download di bawah ini.



Download Permendagri Nomor 4 Tahun 2019

Demikianlah artikel tentang, Permendagri Nomor 4 Tahun 2019 Tentang . Selamat Belajar, Salam Sukses...!!!

Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah Di Bidang Kesatuan Bangsa

Permendagri Nomor 11 Tahun 2019

Ilmuguru.org - Pada kesempatan kali ini IG (IlmuGuru) ingin memberikan informasi mengenai Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintah Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.




Berdasarkan Permendikbud Nomor 11 Tahun 2019 bahwa sesuai dengan Pasal 122 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, seluruh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan;

Untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang saat ini melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik perlu diatur kedudukan, tugas, fungsi, struktur dan tata kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;

Berdasarkan Dalam Permendikbud Nomor 11 Tahun 2019 yang dimaksud dengan:
  1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenanganDaerah.
  2. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
  3. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
  4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.
  6. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
  7. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Baca Juga :
01
Permendagri Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyusutan Barang Milik Daerah
02
Permendagri Nomor 3 Tahun 2019 Tentang PPNS Di Lingkungan Pemerintah
03
Permendagri Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Inpassing Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah

Berdasarkan Permendikbud Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kelembagaan Yang Melaksanakan Urusan Pemerintah Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang kesatuan bangsa dan politik yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan Urusan Pemerintahan umum diundangkan.

Download Permendagri Nomor 11 Tahun 2019


Ketentuan mengenai nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Selengkanya Silahkan download di bawah ini.



Download Permendagri Nomor 11 Tahun 2019

Demikianlah artikel tentang, Permendagri Nomor 11 Tahun 2019. Selamat Belajar, Salam Sukses...!!!

Permendagri Nomor 3 Tahun 2019 Tentang PPNS Di Lingkungan Pemerintah

Permendagri Nomor 3 Tahun 2019

Ilmuguru.org - Pada kesempatan kali ini IG (IlmuGuru) ingin memberikan informasi mengenai Permendagri Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Di Lingkungan Pemerintah Daerah.




Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 bahwa untuk tertib administrasi, pembinaan dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah, perlu pedoman bagi penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pakaian Dinas Lapangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penegakan Peraturan Daerah sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;

Dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 yang dimaksud dengan:
  1. Daerah adalah Provinsi dan atau Kabupaten/Kota.
  2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi dan atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
  3. Kepala Daerah adalah Gubernur atau Bupati/Wali Kota.
  4. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
  5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.
  7. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
  8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
  9. Administrasi Penyidikan adalah kegiatan penatausahaan penyidikan untuk menjamin ketertiban, keseragaman dan kelancaran penyidikan.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 bahwa Tugas dan Wewenang PNS Adalah sebagai berikut :
  1. Dalam melaksanakan penegakan Perda, Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
  2. Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditunjuk PPNS yang terdiri atas unsur PPNS Pol PP dan PPNS perangkat daerah lainnya.
  4. Penunjukan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh kepala Satpol PP.
  5. PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  6. PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik Polisi Negara Republik Indonesia setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas untuk melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), meliputi bentuk kegiatan, rencana penyidikan, pengorganisasian, pelaksanaan penyidikan dan pengendalian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga :
+ Permendagri Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyusutan Barang Milik Daerah
+ Permendagri Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Inpassing Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah

Berdasarkan Permendagri Nomor 3 Tahun 2019 bahwa Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPNS berwenang:
  • menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  • melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
  • menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  • melakukan penggeledahan dan penyitaan;
  • melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  • mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  • memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  • mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  • mengadakan penghentian penyidikan; dan
  • mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Download Permendagri Nomor 3 Tahun 2019


Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku juga bagi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sepanjang tidak diatur secara khusus dalam peraturan yang mengatur keistimewaan dan kekhususan daerah tersebut. Selengkapnya silahkan download di bawah ini.



Download Permendagri Nomor 3 Tahun 2019

Demikianlah artikel tentang, Permendagri Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Di Lingkungan Pemerintah Daerah. Selamat Belajar, Salam Sukses...!!!

Permendagri Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyusutan Barang Milik Daerah

Permendagri Nomor 1 Tahun 2019

Ilmuguru.org - Pada kesempatan kali ini IG (IlmuGuru) ingin memberikan informasi mengenai Permendagri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah.




Berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2019 bahwa untuk menyajikan nilai aset tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah daerah perlu diatur mekanisme penyusutan barang milik daerah.

Berdasarkan Pasal 4 Dalam Permendagri nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah tidak dilakukan terhadap:
  1. Aset Tetap Tanah;
  2. Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan;
  3. Aset Tetap dalam renovasi berupa Tanah dalam renovasi;
  4. Aset Tetap dalam renovasi yang tidak menambah Masa Manfaat;
  5. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat/usang;
  6. Aset Tetap Tanah yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah; dan
  7. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah.

Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. Nilai residu sendiri merupakan nilai buku suatu Aset Tetap pada akhir Masa Manfaat.

Nilai yang dapat disusutkan didasarkan pada nilai buku semesteran dan tahunan.

Baca Juga :
+ Persyaratan Inpassing Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah Sesuai Permendagri Nomor 15 Tahun 2019

Penyajian dan pengungkapan hasil perhitungan Penyusutan disajikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Download Permendagri Nomor 1 Tahun 2019


Peraturan kepala daerah mengenai Penyusutan Aset Tetap yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini dan dilakukan penyesuaian paling lama 2 (dua) tahun setelah Peraturan Menteri ini diundangkan. Selengkapnya silahkan download di bawah ini.



Download Permendagri Nomor 1 Tahun 2019

Demikianlah artikel tentang, Permendagri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah. Selamat Belajar, Salam Sukses...!!!

Persyaratan Inpassing Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah Sesuai Permendagri Nomor 15 Tahun 2019

Permendagri Nomor 15 Tahun 2019

Ilmuguru.org - Pada kesempatan kali ini IG (IlmuGuru) ingin memberikan informasi mengenai Permendagri Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyesuauian/Inpassing PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah.




Berdasarkan Permendagri Nomor 15 Tahun 2019 bahwa pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah harus dilakukan secara objektif dan akuntabel.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Tahun 2017-2018 sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti.

Cara Penetapan Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan


Dalam hal penetapan formasi jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah sesuai dengan penjelasan pada pasal 3 bahwa PPK menyampaikan formasi Pengawas Pemerintahan kepada Menteri melalui Inspektorat Jenderal sebelum mengusulkan Penyesuaian/Inpassing PNS ke dalam Pengawas Pemerintahan.

Adapun jumlah formasi Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud di atas didasarkan pada kebutuhan Pengawas Pemerintahan dan kebutuhan pegawai sebagaimana yang ada dalam e-Formasi.

Usulan formasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah formasi pejabat pengawasan pada setiap jenjang, meliputi:
  1. Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri paling banyak 130 (seratus tiga puluh) orang;
  2. inspektorat jenderal/inspektorat utama/inspektorat pada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina dekonsentrasi dan atau tugas pembantuan paling banyak 48 (empat puluh delapan) orang;
  3. inspektorat daerah provinsi paling banyak 60 (enam puluh) orang; dan
  4. inspektorat daerah kabupaten/kota paling banyak 48 (empat puluh delapan) orang.

Sesuai Permendikbud Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyesuaian/Inpassing ke dalam Pengawas Pemerintahan pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah ditujukan bagi:
  1. PNS yang pernah dan/atau masih melaksanakan tugas di bidang pengawasan berdasarkan keputusan PyB;
  2. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi jabatan fungsional dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
  3. PNS yang menjabat sebagai pejabat pimpinan tinggi, administrator, pengawas dan pelaksana yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan Pengawas Pemerintahan yang akan didudukinya; dan
  4. PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

Persyaratan Inpassing PNS ke dalam Jabatan Pengawas Pemerintahan


Berdasarkan pasal 5 Permendagri No 15 Tahun 2019, persyaratan inpassing antara lain adalah sebagai berikut:
  • berijazah paling rendah Strata Satu (S-1)/Diploma IV (D-IV);
  • pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
  • memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengawasan paling sedikit 2 (dua) tahun;
  • nilai prestasi kerja bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  • mengikuti dan lulus Uji Kompetensi di bidang pengawasan penyelenggaran urusan pemerintahan daerah; f. usia paling tinggi pada saat pengangkatan:
    • paling tinggi 56 Tahun untuk Pengawas Pemerintahan Pertama dan Muda; dan
    • paling tinggi 58 Tahun untuk Pengawas Pemerintahan Madya.
  • tidak sedang menjalani dan/atau pernah dijatuhi hukuman disiplin dengan tingkat hukuman disiplin berat; dan
  • tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Berdasarkan Permendagri No 15 Tahun 2019 bahwa dalam hal PNS tidak dapat memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) diatas dan formasi belum terpenuhi sesuai dengan kebutuhan organisasi, maka PNS dapat diusulkan Penyesuaian/Inpassing setelah mendapat rekomendasi tertulis dari PyB.

Adapun dokumen yang dilampirkan untuk melengkapi persyaratan antara lain adalah sebagai berikut:
  • fotokopi ijazah pendidikan terakhir;
  • fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
  • fotokopi surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
  • fotokopi penilaian kinerja satu tahun terakhir;
  • daftar riwayat hidup;
  • surat keterangan yang memuat pengalaman mengenai pelaksanaan tugas di bidang pengawasan secara kumulatif paling sedikit selama 2 (dua) tahun dan ditandatangani oleh Inspektur Jenderal/ Inspektur Utama/Inspektur Kementerian/Lembaga, Inspektur Daerah;
  • surat pernyataan yang menyatakan:
    • bersedia diangkat dalam Pengawas Pemerintahan;
    • tidak rangkap jabatan dalam jabatan fungsional lainnya;
    • bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan
    • kesediaan untuk melaksanakan pengawasan penyelenggaran urusan pemerintahan daerah secara aktif;
  • surat keterangan dari PyB yang menyatakan bahwa:
    • tidak sedang menjalani dan/atau pernah dijatuhi hukuman disiplin dengan tingkat hukuman disiplin berat;
    • tidak sedang menjalankan tugas belajar;
    • tidak sedang menjalankan cuti diluar tanggungan negara; dan
    • tidak diberhentikan secara tetap/sementara dari Pengawas Pemerintahan atas kemauan sendiri.

Jika PNS calon peserta Penyesuaian/Inpassing akan naik pangkat secara reguler setingkat lebih tinggi dalam periode proses Penyesuaian/Inpassing, yang bersangkutan harus naik pangkat terlebih dahulu sebelum dilakukan Penyesuaian/Inpassing.

Download Permendikbud Nomor 15 Tahun 2019


Jika setelah hasil verifikasi dokumen dinyatakan lengkap oleh Instansi Pembina (Kementerian Dalam Negeri) selanjutnya adalah tahapan untuk mengikuti Uji Kompetensi meliputi Uji Kompetensi Umum dan Uji Kompetensi Inti Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.

PNS yang lulus Uji Kompentensi dinyatakan kompeten dan diterbitkan surat rekomendasi pengangkatan sebagai Pengawas Pemerintahan.

PNS yang dinyatakan tidak lulus Uji Kompentensi diberikan kesempatan 2 (dua) kali mengikuti uji kompetensi ulang. Untuk lebih jelasnya silahkan download di bawah ini.



Download Permendikbud Nomor 15 Tahun 2019

Demikianlah artikel tentang, Permendagri Nomor 15 Tahun 2019. Selamat Belajar, Salam Sukses...!!!

Tujuan dan Manfaat Kartu Indonesia Pintar (KIP) Terbaru

Disini





Tujuan dan Manfaat Kartu Indonesia Pintar (KIP) Terbaru. Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan salah satu program prioritas Presiden Jokowi untuk membantu anak keluarga tidak masuk agar tidak putus sekolah.

Melalui program ini pemerintah berharap angka putus sekolah di Indonesia bisa menurun secara drastis.

Pasalnya KIP bisa dibilang kartu sakti yang dapat membantu masyarakat kurang mampu untuk menyekolahkan anaknya secara gratis dari usia 6-21 tahun.

Gak hanya itu, KIP juga ditujukan untuk membantu meringankan biaya personal pendidikan seperti baju sekolah hingga alat tulis, mencegah siswa agar tidak putus sekolah serta membantu siswa yang berhenti sekolah agar bisa kembali menimba ilmu.

Tujuan Pemberian Dana Bantuan KIP (Kartu Indonesia Pintar)


Dengan memiliki kartu KIP maka kita akan mendapatkan bantuan pendidikan dalam bentuk uang tunai yang di beri nama dengan program indonesia pintar.

Program ini sendiri ditujukan untuk menghilangkan hambatan ekonomi siswa untuk bersekolah, sehingga nantinya membuat anak-anak tidak lagi terpikir untuk berhenti sekolah.

Selain menghindari anak pustus sekolah, program KIP ini juga dibuat untuk bisa menarik kembali siswa yang telah putus sekolah agar kembali bersekolah. Bukan hanya tentang biaya administrasi sekolah, program ini juga bertujuan untuk membantu siswa memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran.

Lebih luas lagi, program dalam KIP ini juga sangat mendukung untuk mewujudkan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pendidikan Menengah Universal/Wajib Belajar 12 Tahun.

PIP dirancang untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin/rentan miskin/prioritas tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, baik melalui jalur pendidikan formal (mulai SD/MI hingga anak Lulus SMA/SMK/MA) maupun pendidikan non formal (Paket A hingga Paket C serta kursus terstandar).

Melalui program ini pemerintah berupaya mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah, dan diharapkan dapat menarik siswa putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikannya. PIP juga diharapkan dapat meringankan biaya personal pendidikan peserta didik, baik biaya langsung maupun tidak langsung.

Untuk bisa masuk dan mendapatkan program Indonesia pintar maka siswa atau peserta didik yang bersangkutan harus memiliki kartu KIP. KIP diberikan sebagai penanda/identitas penerima bantuan pendidikan PIP.

Kartu Indonesia Pintar (KIP) memberi jaminan dan kepastian anak-anak usia sekolah terdaftar sebagai penerima bantuan pendidikan. Setiap anak penerima bantuan pendidikan PIP hanya berhak mendapatkan 1 (satu) KIP.

Lalu Apa Manfaat KIP?


Ada beberapa manfaat yang dapat di rasakan atau di nikmati apabila memiliki kartu KIP diantaranya yaitu sebagai berikut :
  1. Memiliki kartu KIP maka akan mendapatkan bantuan Pendidikan berupa uang tunai yang akan di salurkan secara langsung dan bertahap ke rekening masing-masing penerima selama peserta didik tersebut masih aktif dalam satuan Pendidikan baik di jenjang SD,SMP,SMA dan SMK.
  2. Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan sebagai penanda dan digunakan untuk menjamin serta memastikan seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun) dari keluarga pemegang KKS untuk mendapatkan manfaat Program Indonesia Pintar bila terdaftar di Sekolah, Madrasah, Pondok Pesantren, Kelompok Belajar (Kejar Paket A/B/C) atau Lembaga Pelatihan maupun Kursus.
  3. KIP juga dapat di rasakan manfaatnya bagi anak usia sekolah yang tidak berada di sekolah seperti Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti anak-anak di Panti Asuhan/Sosial, anak jalanan, dan pekerja anak dan difabel. KIP juga berlaku di Pondok Pesantren, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan Lembaga Kursus dan Pelatihan yang ditentukan oleh Pemerintah.
  4. KIP mendorong pengikut-sertaan anak usia sekolah yang tidak lagi terdaftar di satuan pendidikan untuk kembali bersekolah.
  5. KIP menjamin keberlanjutan bantuan antar jenjang pendidikan sampai tingkat SMA/SMK/MA.

Terus Berapa Besaran Dana KIP Untuk Saat ini?


Adapun besaran dana dari manfaat PIP yang dapat di peroleh pada jenjang sekolah dasar hingga jenjang sekolah menengah untuk saat ini adalah sebagai berikut :
  • Peserta didik SD/MI/Paket A mendapatkan Rp450.000,-/tahun;
  • Peserta didik SMP/MTs/Paket B mendapatkan Rp750.000,-/tahun;
  • Peserta didik SMA/SMK/MA/Paket C mendapatkan Rp1.000.000,-/tahun.

Terus Siapa Saja Yang Memenuhi KIP Untuk Saat ini?


Seperti yang telah saya jelaskan di atas, bahwa tidak semua peserta didik dapat menerimakan kartu KIP melainkan kartu KIP lebih di prioritaskan kepada mereka yang memiliki persyaratan atau memenuhi unsur-unsur di bawah ini :
  • Peserta didik dari keluarga pemegang KIP, KKS (Kartu Keluarga Sejahtera), KPS (Kartu Perlindungan Sosial).
  • Peserta didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH).
  • Peserta didik yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan.
  • Peserta didik yang terkena dampak bencana alam.
  • Peserta didik yang pernah drop out.
  • Peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin yang terancam putus sekolah atau peserta didik dengan pertimbangan khusus lainnya, seperti:
    • Kelainan fisik,
    • Korban musibah,
    • Orangtua terkena PHK,
    • Orangtua berada di LAPAS,
    • Memiliki lebih dari tiga saudara dalam satu rumah.
    • Peserta didik yang menempuh studi keahlian kelompok bidang seperti pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan dan lainnya.
  • Peserta yang berada dalam lembaga khusus atau satuan pendidikan nonformal lainnya.



Lalu Bagaimana Cara Mencairkan Dana KIP (Kartu Indonesia Pintar) Untuk Saat ini?


Buat kamu yang masih bingung bagaimana mencarikan dana Kartu Indonesia Pintar berikut langkah-langkahnya menurut kemdikbud.go.id.
  1. Penerima KIP melaporkan nomor KIP ke sekolah, SKB (Sanggar Kegiatan Belajar), PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), LKP (Lembaga Kursus Pelatihan).
  2. Kemudian sekolah atau lembaga pendidikan akan mencatat informasi peserta didik ke Dapodik (Data Pokok Pendidikan).
  3. Dapodik kemudian akan mengajukan ke Kemendikbud, Kementerian Agama atau Balai Latihan Kerja (BLK) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
  4. Kemendikbud, Kemenag dan Kemnakertrans kemudian akan melakukan verifikasi sesuai dengan server Dapodik di pusat.
  5. Setelah diverifikasi atau disetujui, Kemendikbud, Kemenag dan Kemnakertrans akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penetapan Penerima Manfaat PIP dan akan mengirimkan daftar penerima tersebut ke bank penyalur yang ditunjuk.
  6. Kemudian Dinas Pendidikan akan mengirimkan surat pemberitahuan dan daftar penerima manfaat PIP ke sekolah atau lembaga pendidikan lainnya.
  7. Pihak sekolah atau lembaga pendidikan lainnya akan memberikan informasi kepada peserta didik atau orangtua mengenai lokasi dan waktu pengambilan dana bantuan berdasarkan informasi dari Dinas Pendidikan.
  8. Kamu pun sudah bisa mengambil dana bantuan PIP ke bank penyalur dengan membawa surat pemberitahuan yang sudah diberikan oleh pihak sekolah atau lembaga pendidikan.

Dengan adanya program KIP diharapkan angka putus sekolah di Indonesia bisa menurun drastis. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut atau mengajukan pertanyaan perihal KIP, kamu bisa langsung mengunjungi websitenya di indonesiapintar.kemdikbud.go.id.

Demikianlah artikel tentang, Tujuan dan Manfaat Kartu Indonesia Pintar (KIP) Terbaru. Selamat Belajar, Salam Sukses...!!!

Perubahan PPDB 2019 Jalur Zonasi Menjadi 80% Dari Daya Tampung Sekolah Sesuai SE Nomor 3 Tahun 2019

Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2019

Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2019 Tentang PPDB 2019, Prosentasi Jalur Zonasi Diubah Menjadi 80% Dari Daya Tamoung Sekolah

Ilmuguru.org - Pada kesempatan kali ini IG (IlmuGuru) ingin memberikan informasi mengenai Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2019 Tentang PPDB 2019, Prosentasi Jalur Zonasi Diubah Menjadi 80% Dari Daya Tamoung Sekolah.


PPDB 2019 : Perubahan Jalur Zonasi Menjadi 80% Dari Daya Tampung Sekolah Sesuai SE Mendikbud Nomor 3 Tahun 2019
Berdasarkan Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jenjang TK SD SMP SMA SMK tahun pelajaran 2019/2020 yang diterbitkan pada tanggal 21 Juni 2019.

Berdasarkan informasi dari Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2019 ada salah satu isi dari surat edaran tersebut yang menyatakan bahwa prosentasi jalur zonasi diubah menjadi 80% dari daya tampung sekolah.

Berikut ini isi Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru PPDB TK SD SMP SMA SMK, Bahwa :

Dalam rangka pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun 2019/2020, ketentuan mengenai pendaftaran peserta didik baru sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, yang menyatakan bahwa:
  • jalur zonasi paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari daya tampung Sekolah;
  • jalur prestasi paling banyak 5% (lima persen) di luar zonasi dari daya tamping Sekolah; dan
  • jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah,

mengingat kondisi beberapa daerah yang belum dapat melaksanakan secara optimal, maka dapat dilaksanakan dengan ketentuan persentase sebagai berikut:
  1. jalur zonasi paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung Sekolah;
  2. jalur prestasi paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah; dan
  3. jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.

Download Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2019


Sehubungan dengan hal tersebut, kami melakukan perubahan ketentuan tersebut melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, dengan menyesuaikan ketentuan sebagaimana diatas, serta kami mengimbau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota yang perlu melakukan penyesuaian agar dapat melaksanakan ketentuan tersebut.



Download Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2019

Demikianlah artikel tentang, Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2019 Tentang PPDB 2019. Selamat Belajar, Salam Sukses...!!!

Pedoman Evaluasi RB Instansi Pemerintah Sesuai Permenpan RB Nomor 8 Tahun 2019

Permenpan RB Nomor 8 Tahun 2019

Permenpan RB Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan kedua Atas Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi RB Instansi Pemerintah

Ilmuguru.org - Pada kesempatan kali ini IG (IlmuGuru) ingin memberikan informasi mengenai Permenpan RB Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi RB Instansi Pemerintah.


Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sudah tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga perlu diubah.

Berdasarkan Juknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) bahwa Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 sudah dilaksanakan hampir pada seluruh instansi pusat dan sebagian pemerintah daerah.

Agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya.

Disamping itu monitoring dan evaluasi juga dimaksudkan untuk memberikan masukan dalam menyusun rencana aksi perbaikan berkelanjutan bagi pelaksanaan Reformasi Birokrasi periode atau tahun berikutnya.

Untuk mengukur kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menetapkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang digunakan sebagai instrumen penilaian Reformasi Birokrasi secara mandiri (self-assessment).

PMPRB Online merupakan sebuah instrumen bantu berupa aplikasi teknologi informasi (TI) berbasis web. PMPRB Online akan mempercepat proses PMPRB yang dilakukan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam hal pengumpulan dan pengolahan data, monitoring dan evaluasi data, serta memudahkan proses saling belajar (bench learning) secara realtime online.

Maksud dari Petunjuk Teknis PMPRB Online adalah panduan yang digunakan oleh K/L dan Pemda, Kementerian PANRB/Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN), dan Tim Quality Assurance (TQA).

Sedangkan tujuannya adalah untuk:
  1. Memudahkan dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi implementasi, sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.
  2. Dijadikan dasar menilai kesiapan, monitoring, dan evaluasi serta penjaminan kualitas.

Petunjuk Teknis PMPRB Online meliputi mekanisme pengoperasian, pengelolaan dan penyajian informasi, dan proses pencapaian tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi.

Download Permenpan RB Nomor 8 Tahun 2019


Berdasarkan Permenpan RB Nomor : 8 Tahun 2019 bahwa untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi di lingkungan instansi pemerintah dibutuhkan peningkatan kualitas penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi. Selengkapnya silahkan download melalui link dibawah ini.



Download Permenpan RB Nomor 8 Tahun 2019

Demikianlah artikel tentang, Permenpan RB Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Evaluasi RB Instansi Pemerintah. Selamat Belajar, Salam Sukses...!!!

Mitra Kolaborasi Riset Di Monash University Tahun 2019 Sesuai SE Kemenag

Mitra Kolaborasi Riset di Monash University

Ilmuguru.org - Pada kesempatan kali ini IG (IlmuGuru) ingin memberikan informasi mengenai Surat Edaran dari Kementerian Agama RI dan Dirjen Pendis dengan nomor: B-1831.1/DJ.I/Dt.I.III/PP.04/06/2019 tentang Mitra Kolaborasi Riset di Monash University Tahun 2019.


Berdasarkan Surat Edaran dari Kementerian Agama bahwa Salah satu strategi peningkatan kualitas hasil penelitian di lingkungan PTKI adalah kolaborasi riset dengan para peneliti universitas asing di luar negeri.

Untuk program penelitian anggaran tahun 2019 dan 2020, bersama ini diberitahukan terkait kolaborasi tersebut, terutama kesiapan pihak Monash University di Australia.

Oleh karena itu, Saudara penerima bantuan riset kolaborasi/terapan global internasional tahun anggaran 2019 dan pengusul proposal bantuan riset kolaborasi dan terapan global internasional tahun anggaran 2020 supaya dapat memanfaatkan akses tersebut.

Download Surat Edaran Kemenag Nomor B-1831.1/DJ.I/Dt.I.III/PP.04/06/2019


Berdasarkan Surat Edaran dari Kementerian Agama RI dan Dirjen Pendis dengan nomor : B-1831.1/DJ.I/Dt.I.III/PP.04/06/2019 tentang Mitra Kolaborasi Riset di Monash University. Untuk info lebih lanjut silahkan download pada link di bawah ini.



Download Surat Edaran Kemenag

Adapun informasi lengkap untuk tema ataupun peneliti kolaborasi terdapat dalam lampiran surat ini. Narahubung lebih lanjut dapat menghubungi Kepala Seksi Penelitian dan Pengelolaan HKI, Sdr. Mahrus HP/WA. 081213895021 atau perwakilan Monash University di Jakarta, Selvi Tangara HP/WA. 08111907366

Demikianlah artikel tentang, Surat Edaran Kemenag tentang Mitra Kolaborasi Riset di Monash University Tahun 2019. Selamat Belajar, Salam Sukses...!!!

Seragam Terbaru PNS 2019 Berdasarkan SE Kemendagri

Seragam Baru PNS 2019

Surat Edaran Kemendagri Nomor : 025/4660/SJ tanggal 12 Juni 2019 tentang tertib penggunaan pakaian dinas dan atribut



Seragam baru PNS Tahun 2019 Berdasarkan dalam surat edaran nomor 025/4660/SJ tanggal 12 Juni 2019 tentang tertib penggunaan pakaian dinas dan atribut, salah satunya ASN atau aparat sipil negara/ PNS diwajibkan berpakaian serba hitam pada hari Kamis. tentunya edaran tersebut tak merubah atau tetap mengacu pada permendagri dibawah ini.

Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran Tentang Penggunaan Pakaian Dinas dan Atribut atau Seragam baru PNS Tahun 2019. Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 025/4660/SJ tanggal 12 Juni 2019.

Aturan Seragam PNS Terbaru Tahun 2019


Diantara hal-hal yang harus diperhatikan seluruh PNS lingkup Kemendagri dan BNPP adalah sebagai berikut.

Pertama, dalam penggunaan pakaian dinas seluruh PNS tetap mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dengan nenggunakan mutz dan atribut yang telah diatur.

Kedua, dalam pelaksanaan upacara/apel agar PNS yang tidak mematuhi ketentuan tersebut dikumpulkan dalam satu barisan tersendiri, masing-masing atasan mengingatkan jajaran di bawahnya dan memberikan pembinaan.

Ketiga, khusus pada hari kamis mengunakan pakaian baju dan celana/rok warna hitam.

Keempat, pengaturan penggunaan tanda bintang dan melati akan ditetapkan segera sambil menunggu diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Download Surat Edaran Nomor 025/4660/SJ Tentang tertib penggunaan pakaian dinas dan atribut


Surat Edaran dikeluarkan dalam rangka meningkatkan ketertiban, disiplinann, keseragaman dan kerapihan seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Ketentuan tersebut terlampir dalam Surat Edaran Nomor 025/4660/SJ tanggal 12 Juni 2019 hanya berlaku bagi ASN di lingkungan Kemendagri dan BNPP.

Dalam surat Edaran tersebut juga melampirkan contoh pakaian dan atribut kepangkatan yang digunakan. Silahkan download pada link dibawah ini



Download Surat Edaran Nomor 025/4660/SJ Tahun 2019

Demikianlah artikel tentang, Seragam Terbaru PNS 2019 Berdasarkan Surat Edaran Kemendagri. Selamat Belajar, Salam Sukses...!!!

Kabar CPNS 2019 : Jadwal dan Proses Penerimaan CPNS 2019 Segera Di Umumkan

Jadwal Penerimaan CPNS 2019

Kabar CPNS 2019 : Jadwal dan Proses Penerimaan CPNS 2019. Pemerintah kembali akan membuka lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS) 2019 sebanyak 253.173 orang. Ini terdiri dari PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK/P3K).

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Muhammad Ridwan, mengatakan terkait proses dan jadwal seleksi CPNS 2019 segera diumumkan ke publik.

Baca Juga : Siapkan #10 Dokumen dan Cek Jadwalnya CPNS 2019 Sekarang

Namun dirinya belum bisa memastikan kapan persisnya. "Saya belum tahu detailnya, kapan, di mana, bagaimana. Tetapi, SOP pelaksanaanya sudah jelas," kata Ridwan di Jakarta, Jumat (14/6/2019).

Ridwan mengungkapkan, pada SOP itu telah diatur mekanisme awal hingga akhir pada seleksi CPNS tahun ini. Seperti pengumuman selama 15 hari kerja, pendaftaran online, seleksi, dan lainnya. "Itu semua akan kami sampaikan pada waktunya," tuturnya.

Dia mengungkapkan, untuk penerimaan tahap II ini, kemungkinan besar yang lebih dahulu dibuka dan diseleksi adalah untuk calon P3K. Ini juga sempat disinggung Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin beberapa waktu lalu. "Yang duluan adalah P3K tahap II, tahap I sudah kemarin.

Baca Juga : Dipriroritaskan Guru, Tenaga Kesehatan Dan Jabatan Teknis Untuk Seleksi Penerimaan CPNS

Pak Menpan RB ada sebut bulan, yang duluan seleksi adalah seleksi P3K. Kapan (pelaksanaan) saya belum tahu," imbuhnya.

Posisi PPPK Guna memberikan informasi kepada masyarakan, BKN telah mem-posting informasi terkait penerimaan CPNS 2019 di media sosial, baik Instagram, Facebook, dan Twitter.


BKN ingin memberitahukan kepada masyarakat bahwa ada penerimaan CPNS 2019. "Prosesnya belum bisa disampaikan karena memang belum ada detailnya. Masih banyak hal yang perlu dipersiapkan, selain menganalisis masukan dari daerah-daerah, kami juga akan melakukan evaluasi seleksi kompetensi bidang (SKB) yang dibilang terlalu sulit," tambahnya.

sumber: kompas.com

Permendikbud Nomor 17 Tahun 2019

Permendikbud Nomor 17 Tahun 2019

Ilmuguru.org - Pada kesempatan kali ini IG (IlmuGuru) ingin memberikan informasi mengenai Permendikbud Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Keringanan Biaya Pendidikan Bagi Anak Veteran Indonesia.


Berdasarkan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2019 bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Keringanan Biaya Pendidikan bagi Anak Veteran Republik Indonesia;

Veteran Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain dan/atau gugur dalam pertempuran untuk membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau warga negara Indonesia yang ikut serta secara aktif dalam pasukan internasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melaksanakan misi perdamaian dunia, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.

Anak Veteran Republik Indonesia berhak mendapatkan keringanan biaya pendidikan. Untuk anak Veteran Indonesia harus memiliki kriteria adalah sebagai berikut :
  • anak kandung Veteran Republik Indonesia:
    • akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; dan
    • surat keterangan sebagai anak kandung Veteran Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Legiun Veteran Republik Indonesia.
  • menempuh pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
  • berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun; dan
  • belum menikah.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2019 bahwa untuk Keringanan biaya pendidikan yang akan diberikan dalam bentuk:
  • biaya pendidikan dan biaya kerja lapangan; atau
  • prioritas beasiswa dan bantuan pendidikan.

Download Permendikbud Nomor 17 Tahun 2019

Berdasarkan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2019 Keringanan biaya pendidikan akan diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. untuk lebih jelasnya mengenai Permendikbud Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Keringanan Biaya Pendidikan Bagi Anak Veteran Indonesia silahkan download pada link di bawah ini.



Download Permendikbud Nomor 17 Tahun 2019

Demikianlah artikel tentang, Permendikbud Nomor 17 Tahun 2019. Selamat Belajar, Salam Sukses...!!!

Back to top