Tampilkan postingan dengan label Juknis. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Juknis. Tampilkan semua postingan

Rabu, 12 Juni 2019

Juknis Program Beasiswa S2 Bagi Guru dan Calon Pengawas Madrasah Tahun 2019

Juknis Program Beasiswa S2

Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Program Beasiswa Strata -2 (S2) Bagi Guru dan Calon Pengawas Madrasah Tahun 2019

Ilmuguru.org - Pada kesempatan kali ini IG (IlmuGuru) ingin memberikan informasi mengenai Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Program Beasiswa Strata -2 (S2) Bagi Guru dan Calon Pengawas Madrasah Tahun 2019.


Juknis Program Beasiswa S2 Bagi Guru dan Calon Pengawas Sekolah Tahun 2019. Berdasarkan Keputusan Dirjen Pendis Nomor : 2773 Tahun 2019 bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan profesionalisme guru dan calon pengawas madrasah di lingkungan Kementerian Agama sebagai bagian dari peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan madrasah, dipandang perlu menyelenggarakan Program Beasiswa Strata-2 bagi Guru dan Calon Pengawas Madrasah;

Agar pelaksanaan program beasiswa Strata -2 bagi Guru dan calon Pengawas Madrasah dapat berjalan secara berkualitas, efektif, efisien, akuntabel, dan tepat waktu, perlu diterbitkan petunjuk teknisnya;

Kualitas dan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan (calon pengawas madrasah) memiliki kontribusi besar bagi keterjaminan proses pendidikan yang bermutu di lingkungan madrasah, karena melalui kinerja merekalah layanan akademik dan administratif pendidikan dapat dilakukan secara optimal. Iklim birokrasi akademik yang kondusif tentu akan berimplikasi langsung bagi tumbuhnya kreatifitas dan produktifitas civitas madrasah.

Tujuan umum Program Beasiswa S2 Bagi Guru dan Calon Pengawas Sekolah Tahun 2019 ini adalah untuk meningkatkan mutu, kompetensi dan profesionalisme Guru dan Tenaga Kependidikan (Calon Pengawas Madrasah) di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Sedangkan Tujuan Khusus pada Program Beasiswa S2 Bagi Guru dan Calon Pengawas Sekolah Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
  1. Memperluas akses bagi para guru madrasah dan calon pengawas madrasah untuk dapat mengikuti pendidikan pascasarjana dalam upaya pemenuhan kualifikasi dan kompetensi akademik sebagai tenaga pengajar dan pengawas di madrasah.
  2. Memperluas akses bagi Tenaga Kependidikan (Calon Pengawas) di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk dapat mengikuti pendidikan pascasarjana dalam upaya peningkatan efektifitas dan produktifitas supervisi akademik dan manajerial pengelolaan madrasah.
  3. Meningkatkan mutu akademik para guru dan kinerja tenaga kependidikan (calon pengawas madrasah) dalam menjalankan tugas profesinya.
  4. Membantu guru madrasah dan calon pengawas madrasah dalam pemenuhan kebutuhan tenaga pengajar dan tenaga kependidikan, baik dari aspek kualitas maupun kuantitas sesuai persyaratan pendidikan madrasah yang berkualitas dan berstandar nasional;
  5. Mendorong terselenggaranya pembelajaran di madrasah agar lancar, terkoordinasi dengan baik, dan akuntabel.

Persyaratan Peserta Program Beasiswa S2 Bagi Guru dan Calon Pengawas Sekolah

A. Persyaratan Akademik
  1. Calon peserta adalah:
    • Guru PNS, Guru Non PNS, Guru Tetap Yayasan Non PNS minimal telah mengabdi pada Madrasah selama 2 Tahun. Guru Tetap yang di SK-kan oleh Ketua Yayasan tempat bertugas, dengan syarat yang bersangkutan setelah studi bersedia bertugas kembali (sekurang-kurangnya 5 tahun) pada lembaganya dengan dibuktikan surat pernyataan bermaterai.
    • Calon Pengawas Madrasah semua jenjang binaan Kementerian Agama, minimal sudah mengabdi sebagai guru minimal 8 Tahun, untuk unsur kepala madrasah minimal sudah menjabat selama 4 tahun, berstatus PNS.
  2. Berpendidikan S1 dari perguruan tinggi terakreditasi.
  3. Pengampu salah satu dari mata pelajaran berikut: Pendidikan Agama Islam (Akidah-Akhlak, Alqur’an-Hadist, Fikih, Sejarah dan Kebudayaan Islam), Pendidikan Matematika, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Arab
  4. Memiliki IPK minimal 2,75 pada pada jenjang pendidikan S1 e) Memiliki kemampuan bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya dibuktikan dengan sertifikat;
  5. Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan Madrasah (NUPTK) atau Nomor Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NPK), terdaftar dalam SIMPATIKA dan Diutamakan yang sudah sertifikasi;
  6. Usia Maksimal 43 Tahun, terhitung per tanggal 31 Desember 2019.

B. Persyaratan Administratif
Calon peserta mengajukan permohonan tertulis untuk memperoleh bantuan Program beasiswa Strata -2 kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI melalui perguruan tinggi yang dituju sesuai jurusan yang diminati dengan lampiran sebagai berikut dan diupload ketika melakukan pendaftaran online:
  1. Fotocopy ijazah dan transkrip nilai S1 yang telah dilegalisir;
  2. Fotocopy SK pertama dan SK terakhir penempatan sebagai guru (PNS);
  3. Foto copy SK Kepangkatan terakhir;
  4. Daftar Riwayat Hidup;
  5. Surat rekomendasi dari Kepala Madrasah/Ketua Yayasan tempat bertugas yang menyatakan bahwa program studi yang akan diambil dibutuhkan untuk penguatan satuan program studi/jurusan pada perguruan tinggi tersebut;
  6. Surat rekomendasi dari Ketua Yayasan bagi guru Non PNS yang menyatakan bahwa yang bersangkutan aktif dan berstatus sebagai guru tetap (minimal mengajar selama 2 tahun berturut-turut, dan untuk calon pengawas dari unsur guru minimal mengajar selama 8 tahun, jika dari unsur kepala madrasah minimal sudah menjabat selama 4 tahun) di Madrasah Tempat Tugas;
  7. Surat pernyataan diizinkan belajar dan ditugaskan kembali mengajar setelah selesai mengikuti program Program Tugas Belajar Strata -2
  8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
  9. Daftar Riwayat Hidup;
  10. Foto copy NPWP;
  11. Foto copy Sertifikat Pendidik (bagi yang telah lulus sertifikasi);
  12. Surat Pernyataan tidak sedang menerima bantuan Program Tugas Belajar Strata -2 dari Kementerian Agama atau Instansi Lain yang ditandatangani diatas materai;
  13. Surat permohonan Program beasiswa Strata -2 ditujukan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam cq Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan;
  14. Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan studi (maksimal 4 semester) di atas kertas bermaterai, jika guru tidak menyelesaikan studi sesuai masa kontrak, maka pembiayaan semester berikutnya dibiayai oleh yang bersangkutan.
  15. Surat pernyataan kesanggupan mengembalikan seluruh biaya studi ke kas negara di atas kertas bermaterai, Jika guru tidak menyelesaikan studi.

Download Juknis Program Beasiswa S2 Bagi Guru dan Calon Pengawas Sekolah

Program beasiswa Strata-2 bagi Guru dan Calon Pengawas Madrasah adalah program pemberian penghargaan bagi guru dan calon pengawas madrasah yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah pada Perguruan Tinggi yang ditetapkan sebagai mitra penyelenggara.

Program beasiswa Strata -2 ini bersifat sementara dan terbatas yang akan diberikan selama mengikuti pendidikan jenjang dalam jangka waktu 2 tahun atau 4 semester.

Guru yang mengikuti program yang bersangkutan dibebaskan dari tugas pokoknya sebagai guru selama 2 tahun (4 semester) dan kembali lagi menjalankan tugas pokoknya setelah program selesai.



Download Juknis Pelaksanaan Program Beasiswa S2 Bagi Guru dan Calon Pengawas Madrasah Tahun 2019

Demikianlah artikel tentang, Juknis Pelaksanaan Program Beasiswa S2 Bagi Guru dan Calon Pengawas Madrasah Tahun 2019. Selamat Belajar, Salam Sukses...!!!
Read more

Selasa, 11 Juni 2019

Juknis Bantuan Sarana Pembelajaran APE PAUD Tahun 2019

Juknis Bantuan Sarana Pembelajaran APE PAUD

Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Sarana Pembelajaran/Alat Permainan Edukatif APE PAUD Tahun 2019

Ilmuguru.org - Pada kesempatan kali ini IG (IlmuGuru) ingin memberikan informasi mengenai Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Sarana Pembelajaran/Alat Permainan Edukatif APE PAUD Tahun 2019.


Juknis Bantuan Sarana Pembelajaran APE PAUD Tahun 2019. Berdasarkan Peraturan Dirjen PAUD dan Pendidikan Masyarakat Kemendikbud Nomor : 34 Tahun 2019 bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Pembelajaran/Alat Permainan Edukatif Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2019;

Sarana Pembelajaran/Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD adalah seperangkat bahan dan media belajar untuk mendukung kegiatan belajar melalui bermain, sehingga menjadi lebih efektif dalam rangka mengoptimalkan perkembangan anak.

Bantuan Sarana Pembelajaran/APE PAUD adalah bantuan pemerintah yang diberikan kepada satuan pendidikan penyelenggara program PAUD berupa sarana Pembelajaran/APE PAUD baik indoor maupun outdoor yang mendukung pembelajaran PAUD.

Pencapaian 100 tahun Indonesia merdeka akan sangat ditentukan oleh bagaimana kita memanfaatkan peluang bonus demografi dengan menyiapkan tenaga kerja yang berlimpah.

Tujuan Juknis Bantuan Sarana Pembelajaran APE PAUD Tahun 2019 Sebagai acuan bagi Direktorat Pembinaan PAUD Ditjen PAUD dan Dikmas, Unit Pelaksana Teknis (UPT) PAUD dan Dikmas, Dinas Pendidikan setempat, Lembaga/organisasi, serta pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan, pendayagunaan, pertanggungjawaban, supervisi, dan pengawasan Bantuan Sarana Pembelajaran/APE PAUD Tahun 2019.

Tujuan Penggunaan Bantuan sebagaimana terlampir pada Juknis Bantuan Sarana Pembelajaran APE PAUD Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
  1. Mendukung satuan PAUD yang menyelenggarakan program PAUD dalam penyediaan Sarana Pembelajaran/APE PAUD.
  2. Memberikan motivasi satuan PAUD menyelenggarakan program PAUD dalam memberikan layanan anak usia dini.
  3. Meningkatkan mutu layanan PAUD.

Persyaratan Penerima Bantuan Sarana Pembelajaran APE PAUD

Penerima bantuan Sarana Pembelajaran/APE tahun 2019, memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebagai berikut:
01. Persyaratan Administrasi:
  • Memiliki Nomor Pokok Satuan Pendidikan (NPSN).
  • Memiliki Izin Operasional/Penyelengaraan program PAUD minimal 3 tahun sebelum tanggal pengajuan usulan bantuan.
  • Diprioritaskan sudah terakreditasi.
  • Memiliki peserta didik paling sedikit 20 anak.
  • Peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) PAUD.
  • Memiliki rekomendasi dari dinas pendidikan/UPT PAUD dan Dikmas setempat/Pejabat yang berwenang.
  • Mengajukan usulan bantuan dan lampirannya kepada Direktur Pembinaan PAUD, Ditjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud

02. Persyaratan Teknis:
  • Sarana Pembelajaran/APE yang dimiliki tidak memadai dari segi jumlah dan/atau dari segi kondisi/ kelayakan alatnya.
  • Usulan rencana anggaran belanja (RAB) sarana pembelajaran/APE yang ditetapkan dan ditandatangani oleh pengelola/kepala satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Program PAUD.

Download Juknis Bantuan Sarana Pembelajaran APE PAUD

Juknis Bantuan Sarana Pembelajaran APE PAUD Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat ini. Untuk lebih jelasnya mengenai Juknis Bantuan Sarana Pembelajaran APE PAUD Tahun 2019 silahkan download pada link yang sudah kami sediakan di bawah ini.



Download Juknis Bantuan Sarana Pembelajaran APE PAUD Tahun 2019

Demikianlah artikel tentang, Juknis Bantuan Sarana Pembelajaran APE PAUD Tahun 2019. Selamat Belajar, Salam Sukses...!!!
Read more

Minggu, 09 Juni 2019

Juknis Penulisan Ijazah RA, MI, MTs dan MA Tahun 2019

Juknis Penulisan Ijazah RA dan Madrasah Tahun 2019

Petunjuk Teknis (Juknis) Penulisan Ijazah RA, MI, MTs dan MA (Madrasah) Kemenag Tahun 2019/2020


Ilmuguru.org - Pada kesempatan kali ini IG (IlmuGuru) ingin memberikan informasi mengenai Petunjuk Teknis (Juknis) Penulisan Ijazah RA, MI, MTs dan MA Kemenag Tahun 2019/2020.


Ijazah adalah salah satu dokumen negara yang sah yang diberikan kepada peserta didik yang telah tamat belajar pada suatu jenjang pendidikan. Ijazah ini hanya diberikan satu kepada yang berhak menerima, tidak ada cadangan pada tiap - tiap ijazah sehingga Ijazah sangat penting dan harus dijaga agar tetap utuh dan rapi.

Sesuai Juknis Penulisan Ijazah RA, MI MTs dan MA Tahun 2019 Dalam lembaga pendidikan Madrasah dan semua jenjang tersebut memiliki Ijazah tersendiri. Adapun Ijazahnya adalah sebagai berikut :
  • Ijazah Raudhatul Athfal (RA) : diberikan kepada peserta didik yang telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran pada RA dan dinyatakan tamat belajar dari satuan pendidikan RA.
  • Ijazah Madrasah Ibtidaiyah (MI) : diberikan kepada peserta didik yang telah menyelesaikan seluruh program pendidikan pada MI dan dinyatakan tamat belajar dari satuan pendidikan MI.
  • Ijazah Madrasah Tsanawiyah (MTs) : diberikan kepada peserta didik yang telah menyelesaikan seluruh program pendidikan pada MTs dan dinyatakan tamat belajar dari satuan pendidikan MTs.
  • Ijazah Madrasah Aliyah (MA) : diberikan kepada peserta didik yang telah menyelesaikan seluruh program pendidikan pada MA dan dinyatakan tamat belajar dari satuan pendidikan MA.

Petunjuk Umum Penulisan Ijazah RA dan Madrasah Tahun 2019

Dalam petunjuk umum Juknis Penulisan Ijazah RA, MI MTs dan MA Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
  1. Ijazah RA, MI, MTs, dan MA diterbitkan oleh satuan pendidikan yang telah memiliki izin operasional.
  2. Ijazah RA, MI, MTs, dan MA, diisi oleh panitia yang tetapkan oleh kepala satuan pendidikan.
  3. Ijazah ditulis tangan dengan baik, benar, jelas, rapi, mudah dibaca, dan bersih dengan menggunakan tinta warna hitam yang tidak mudah luntur dan tidak mudah dihapus.
  4. Penulisan blangko ijazah dilakukan sesegara mungkin setelah satuan pendidikan menerima blangko ijazah dari Kabupaten/Kota/Provinsi. Setelah ijazah disahkan oleh kepala satuan pendidikan, selanjutnya ijazah dibagikan kepada peserta didik yang berhak menerima ijazah.
  5. Jika terjadi kesalahan dalam penulisan blangko Ijazah tidak boleh dicoret, ditimpa, atau di tipe-ex dan harus diganti dengan blangko ijazah yang baru.
  6. Blangko Ijazah yang salah dalam penulisan, disilang dengan tinta warna merah secara diagonal pada halaman depan dan belakang sebagai tanda bahwa blanko tersebut tidak sah digunakan.

Download Juknis Penulisan Ijazah RA dan Madrasah Tahun 2019

Untuk ketentuan-ketentuan lainnya secara detail dan contoh-contoh blangko baik blangko kosong ijazah dan contoh blangko yang telah diisi untuk jenjang RA, MI, MTs, dan MA.

Dengan menggunakan dan mempedomani juknis penulisan Ijazah 2019, diharapkan proses penulisan blangko ijazah dapat berjalan secara efektif, efisien, dan terhindar dari kesalahan. Berikut ini link download Juknis Penulisan Ijazah RA, MI MTs dan MA Tahun 2019 yang bisa anda unduh pada link di bawah ini.



SK Dirjen Pendis Nomor 2323 Tahun 2019 ==>> Disini
Juknis Penulisan Ijazah RA, MI MTs dan MA Tahun 2019 ==>> Disini

Demikianlah artikel tentang, Petunjuk Teknis (Juknis) Penulisan Ijazah RA, MI, MTs dan MA Kemenag Tahun 2019/2020. Selamat Belajar, Salam Sukses...!!!
Read more

Kamis, 30 Mei 2019

Download Juknis Bantuan Ruang Kelas Baru PAUD Tahun 2019

Juknis Ruang Kelas Baru PAUD

Download Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Ruang Kelas Baru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tahun 2019


Ilmuguru.org - Pada kesempatan kali ini IG (IlmuGuru) ingin memberikan informasi mengenai Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Ruang Kelas Baru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tahun 2019.


Berdasarkan Peraturan Dirjen PAUD dan Pendidikan Masyarakat Kemendikbud Nomor 38 Tahun 2019 bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Bantuan Ruang Kelas Baru Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2019;

Petunjuk Teknis Bantuan Ruang Kelas Baru Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanDirektur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat ini.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) pada poin ke-empat, yakni memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif melalui penyiapan manusia berkualitas sejak dini.

Sesuai Peraturan Dirjen PAUD Nomor 38 Tahun 2019 bahwa Bantuan Ruang Kelas Baru adalah bantuan untuk penambahan ruang pembelajaran beserta mebel dan sarana pembelajaran/alat permainan edukatif (APE) untuk meningkatkan jumlah anak yang dapat dilayani oleh satuan pendidikan penyelenggara program PAUD yang sudah berjalan.

Sesuai Peraturan Dirjen PAUD Nomor 38 Tahun 2019 bahwa Tujuan Penggunaan Bantuan Ruang Kelas Baru adalah sebagai berikut :
  1. Mendukung pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana khususnya ruang pembelajaran satuan pendidikan penyelenggara program PAUD berkualitas beserta mebel dan sarana pembelajaran/alat permainan edukatif (APE);
  2. Menambah daya tampung/jumlah anak yang mendapatkan layanan PAUD.
  3. Meningkatkan layanan PAUD berkualitas.

Penerima Bantuan Ruang Kelas Baru PAUD tahun 2019, memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebagai berikut.
A. Persyaratan Administrasi
  1. Memiliki Nomor Pokok Satuan Pendidikan (NPSN).
  2. Memiliki Izin Operasional/Penyelenggaraan program PAUD minimal 3 tahun sebelum tanggal pengajuan usulan bantuan.
  3. Diprioritaskan sudah terakreditasi.
  4. Memiliki peserta didik paling sedikit 30 anak.
  5. Memiliki paling sedikit satu orang pendidik PAUD lulusan S1/D-IV.
  6. Peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) PAUD.
  7. Memiliki rekomendasi dari dinas pendidikan/UPT PAUD dan Dikmas setempat/Pejabat yang berwenang.
  8. Mengajukan usulan bantuan dan lampirannya kepada Direktur Pembinaan PAUD, Ditjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud.

B. Persyaratan Teknis
1. Lokasi Pembangunan Ruang Kelas Baru
  • Lokasi pembangunan ruang kelas baru berada di pemukiman yang padat populasi anak usia dini atau memiliki prospek akan menjadi pusat pemukiman penduduk.
  • Tanah datar, lokasi tanah tidak memiliki beda tinggi/kemiringan yang curam yang siap bangun.
  • Tanah kondisi kosong dengan luas minimal 100 m2 di luar area bermain outdoor.
  • Berada dalam satu lokasi dengan bangunan ruang pembelajaran yang sudah ada.
  • Dalam hal ruang pembelajaran PAUD yang sudah ada berada dalam 1 (satu) bangunan rumah tinggal atau tempat peribadatan, ataupun bangunan yang dalam perizinannya bukan untuk bangunan pendidikan, maka ruang kelas baru dapat dibangun dalam lokasi yang berbeda dengan lokasi bangunan yang sudah ada. Dengan kesanggupan penerima bantuan untuk memindahkan penyelenggaraan PAUD dari Gedung sebelumnya ke ruang kelas yang baru.
  • Lokasi tidak boleh berdekatan dengan: a) peternakan/kandang ternak; b) tempat pembuangan sampah; c) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET); d) jurang/sungai besar; rel kereta api; dan/atau pemakaman umum.


2. Dokumen Teknis Pembangunan Ruang kelas Baru
  • Dokumentasi bangunan ruang pembelajaran yang sudah ada dan sekitar lokasi calon bangunan Ruang Kelas Baru;
  • Rencana Anggaran Biaya Ruang Kelas Baru beserta APE dan mebel.
  • Jadwal Pelaksanaan;
  • Denah lokasi yang dilengkapi dengan arah mata angin, batas-batas dan ukuran tanah;
  • Dokumen kepemilikan hak atas lahan yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan satuan pendidikan.



Download Juknis Bantuan Ruang Kelas Baru PAUD tahun 2019
Download Juknis Bantuan Ruang Kelas Baru PAUD tahun 2018

Demikianlah artikel tentang, Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Ruang Kelas Baru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tahun 2019. Selamat Belajar, Salam Sukses...!!!
Read more

Download Juknis Bantuan Rehabilitasi/Renovasi PAUD Tahun 2019

Disini

Download Petunjuk Tekhnis (Juknis) Bantuan Rehabilitasi/Renovasi Gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2018


Ilmuguru.org - Pada kesempatan kali ini IG (IlmuGuru) ingin memberikan informasi mengenai Petunjuk Tekhnis (Juknis) Bantuan Rehabilitasi/Renovasi Gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2018.


Berdasarkan Peraturan Dirjen PAUD dan Pendidikan Masyarakat Kemendikbud Bonor 32 Tahun 2019 bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Bantuan Rehabilitasi/Renovasi Gedung Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2019.

Petunjuk Teknis Bantuan Rehabilitasi/Renovasi Gedung Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat ini.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) pada poin ke-empat, yakni memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif melalui penyiapan manusia berkualitas sejak dini.

Berdasarkan Peraturan Dirjen PAUD dan Pendidikan Masyarakat Kemendikbud Bonor 32 Tahun 2019 bahwa Bantuan Rehabilitasi Gedung PAUD Tahun 2019 adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada satuan pendidikan penyelenggara program PAUD untuk merehabilitasi Gedung PAUD sesuai dengan tingkat kerusakan.

Persyaratan Penerima Bantuan Rehabilitasi/Renovasi Gedung Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2019 merupakan Lembaga yang mengajukan bantuan harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebagai berikut.
A. Persyaratan Administrasi
  1. Memiliki NPSN
  2. Memiliki izin operasional/penyelenggaraan minimal 3 tahun beroperasi
  3. Memiliki anak didik sekurangnya 25 orang
  4. Memiliki pendidik PAUD sekurangnya satu orang yang telah mengikuti Pelatihan PAUD
  5. Tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) PAUD
  6. Mengajukan usulan bantuan dan lampirannya kepada Direktur Pembinaan PAUD, Ditjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud.


B. Persyaratan Teknis
  1. Bangunan yang diajukan tidak menyatu dengan rumah tempat tinggal.
  2. Foto dokumentasi kerusakan bangunan PAUD yang diajukan untuk direhab.
  3. Gambar denah bangunan yang akan direhab.
  4. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya
  5. Jadwal Pelaksanaan
  6. Surat Hak atas tanah, atas nama Lembaga PAUD/Yayasan



Download Juknis Bantuan Rehabilitasi/Renovasi Gedung PAUD Tahun 2019
Download Juknis Bantuan Rehabilitasi/Renovasi Gedung PAUD Tahun 2018

Demikianlah artikel tentang, Petunjuk Tekhnis (Juknis) Bantuan Rehabilitasi/Renovasi Gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2018. Selamat Belajar, Salam Sukses...!!!
Read more

Sabtu, 25 Mei 2019

Buku Pedoman FLS SMK Tahun 2019 (Revisi)

Juknis FLS SMK

Download Petunjuk Teknis/Pedoman Penyelenggaraan Festival Literasi Sekolah (FLS) Jenjang SMK Tahun 2019


Ilmuguru.org - Pada kesempatan kali ini IG (IlmuGuru) ingin memberikan informasi mengenai Petunjuk Teknis/Pedoman Penyelenggaraan Festival Literasi Sekolah (FLS) Jenjang SMK Tahun 2019.


Juknis FLS SMK Tahun 2019

Dengan telah berjalannya Gerakan Literasi Sekolah di seluruh Provinsi, maka diperlukan suatu kegiatan yang dapat memotivasi, menyemangati dan memetakan kualitas pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah jenjang SMK Tingkat Nasional Tahun 2019.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Peraturan nomor 23 tahun 2015 telah mencanangkan sebuah gerakan literasi sekolah untuk mendorong siswa dalam menumbuhkan budaya membaca dan menulis dilingkungan sekolah.

Gerakan Literasi Sekolah pada dasarnya merupakan kegiatan yang memusatkan pada kemampuan membaca dan menulis siswa dan literasi dasar lainnya seperti literasi sains, literasi digital dan literasi finansial, dengan melibatkan semua warga sekolah (kepala sekolah, guru, siswa, orang tua/wali murid) dan masyarakat, sebagai bagian dari ekosistem pendidikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk memotivasi dan meningkatkan kemampuan literasi, Direktorat Pembinaan SMK akan menyelenggarakan kegiatan Festival Literasi Sekolah Jenjang SMK Tingkat Nasional Tahun 2019.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kreativitas peserta didik dalam pengembangan pendidikan vokasi, membentuk karakter dan memacu kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis dan kreatif.

Agar Festival Literasi Sekolah Jenjang SMK Tingkat Nasional Tahun 2019 dapat berlangsung dengan lancar dan sukses serta memberikan nilai pembinaan terhadap peserta didik di SMK, maka desain pelaksanaan yang strategis, implementatif dan bersinergi dengan berbagai stakeholder pendidikan menjadi pertimbangan yang utama.

Pedoman Penyelenggaraan Festival Literasi Sekolah Jenjang SMK Tingkat Nasional Tahun 2019 ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan pelaksanaan kegiatan Festival Literasi Sekolah Jenjang SMK Tingkat Nasional Tahun 2019 di Provinsi.

Dukungan dari para pemangku kepentingan dan institusi terkait diharapkan dapat memperlancar dan mensukseskan penyelenggaraan Festival Literasi Sekolah Jenjang SMK Tingkat Nasional Tahun 2019.

Berdasarkan Juknis FLS SMK Tahun 2019, Persyaratan Peserta FLS jenjang SMK Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
  1. Peserta lomba adalah Siswa SMK yang masih aktif pada tahun pelajaran 2019/2020;
  2. Setiap sekolah boleh mengirimkan lebih dari satu bidang lomba
  3. Peserta yang masuk 10 besar Festival Literasi Sekolah (FLS) tahun 2018 tidak diperkenankan untuk mengikuti kembali FLS 2019;
  4. Karya yang dikirimkan belum pernah dilombakan pada lomba setara dengan tingkat nasional lainnya;
  5. Karya yang dibuat adalah murni hasil karya peserta sendiri;
  6. Jika dikemudian hari ditemukan bahwa karya tersebut bukan hasil buah karya peserta sendiri, maka peserta bersedia untuk digugurkan.

Silahkan Download Petunjuk Teknis/Pedoman Penyelenggaraan Festival Literasi Sekolah (FLS) Jenjang SMK Tahun 2019 Berikut ini

Download Juga : Juknis Bantuan Ruang Kelas Baru PAUD



Download Petunjuk Teknis/Pedoman Penyelenggaraan FLS Jenjang SMK Tahun 2019
Download Petunjuk Teknis/Pedoman Penyelenggaraan FLS Jenjang SMK Tahun 2019 - Revisi Terbaru

Demikianlah artikel tentang Petunjuk Teknis/Pedoman Penyelenggaraan Festival Literasi Sekolah (FLS) Jenjang SMK Tahun 2019. Selamat Belajar, Salam Sukses...!!!
Read more

Senin, 20 Mei 2019

Juknis Pemberian Bantuan Pemberdayaan Pokjawas PAI Tahun Anggaran 2019

Juknis Pokjawas PAI

Download Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pemberdayaan Kelompok Kerja Pengawas Pendidikan Agama Islam (Pokjawas PAI) Tahun Anggaran 2019


Ilmuguru.org - Pada kesempatan kali ini IG (IlmuGuru) ingin memberikan informasi mengenai Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pemberdayaan Kelompok Kerja Pengawas Pendidikan Agama Islam (Pokjawas PAI) Tahun Anggaran 2019.


Dalam rangka meningkatkan profesionalisme pengawas pendidikan agama Islam (PAI) melalui Pokjawas PAI, maka untuk mendukung upaya tersebut Direktorat Pendidikan Agama Islam akan memberikan Bantuan Pemberdayaan Pokjawas PAI pada Tahun Anggaran 2019. Agar bantuan dimaksud dapat dimanfaatkan secara lebih seksama dan terarah, maka perlu disusun Buku Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pemberdayaan Pokjawas PAI Tahun Anggaran 2019.

Adapun tujuan pemberian Bantuan Pemberdayaan pokjawas PAI ini adalah untuk mendukung kegiatan yang mengupayakan peningkatan kompetensi dan profesionalisme pengawas PAI melalui organisasi profesi pengawas yaitu Kelompok Kerja Pengawas yang disingkat dengan POKJAWAS-PAI. Bantuan ini diberikan kepada Pokjawas-PAI, karena lembaga ini merupakan wadah bagi pengawas PAI dalam mengembangkan profesinya.

Tingkatan berhasil atau tidaknya penyelenggaraan pendidikan agama Islam pada sekolah yang bermutu, berkaitan dengan tingkat kompetensi dan profesionalisme Guru dan Pengawas PAI. Lebih utama lagi bagi pengawas, karena pengawas PAI memiliki peran sangat penting dan strategis dalam meningkatkan profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam.

Begitu pentingnya peran pengawas Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan mutu Pendidikan Agama Islam yang menjadi bagian upaya dalam peningkatan mutu pendidikan nasional, maka tuntutan dan tanggungjawab yang harus dimiliki pengawas PAI juga menjadi lebih besar.

Pemberian bantuan kepada pokjawas ini diharapkan dapat membantu organisasi pokjawas dalam menguatkan fungsi pengawas PAI dalam melaksanakan tugas supervisi akademik dan manajerial PAI pada sekolah secara efektif dan efisien, serta agar dapat melakukan pembimbingan dan pelatihan peningkatan profesionalisme guru PAI.

Berdasarkan Keputusan Dirjen Pendis Nomor 7249 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pemberdayaan Kelompok Kerja Pengawas Pendidikan Agama Islam (Pokjawas PAI) Tahun Anggaran 2019 menimbang bahwa, untuk lebih memberdayakan Kelompok Kerja Pengawas Pendidikan Agama Islam (POKJAWAS-PAI) sebagai lembaga profesi pengawas PAI binaan Direktorat Pendidikan Agama Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dalam peranannya meningkatkan penjaminan mutu pendidikan agama Islam di Sekolah dalam tugas kepengawasan dan supervisi pembelajaran PAI, maka perlu adanya bantuan pemberdayaan kepada lembaga profesi dimaksud;

Bantuan pemberdayaan POKJAWAS PAI sebagaimana pada diktum a harus dilaksanakan secara tepat, cepat, transparan dan akuntabel, oleh karena itu perlu adanya acuan pengelolaan yang jelas;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam kalimat diatas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemberdayaan Kelompok Kerja Pengawas Pendidikan Agama Islam (POKJAWAS PAI) Tahun Anggaran 2019;

Dana Bantuan Pemberdayaan Pokjawas PAI Tahun Anggaran 2019 adalah dana dari pemerintah dalam bentuk block grant untuk penyelenggaraan aktifitas kegiatan pada POKJAWAS PAI pada tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.

Mekanisme Pengajuan Permohonan POKJAWAS PAI


Persyaratan Permohonan POKJAWAS PAI

Berikut ini merupakan Persyaratan POKJAWAS PAI yang mengajukan permohonan harus :
  1. Sudah Memiliki kepengurusan yang telah disahkan oleh Direktur Pendidikan Agama Islam (POKJAWAS-PAI NASIONAL); Kepala Kantor Wilayah Kemenag (POKJAWAS-PAI PROVINSI), Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (POKJAWAS-PAI KABUPATEN/KOTA).
  2. Organisasi profesi kependidikan yang aktif, dengan ditandai adanya surat keterangan dari Direktur PAI/Kepala Kanwil Kemenag Provinsi/Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota (lampiran 1).
  3. Memiliki profil organisasi POKJAWAS PAI, yang minimal berisikan tentang kondisi kelembagaan, data pengawas, data guru binaan, dan program kegiatan yang akan dan sudah dilaksanakan minimal telah berlangsung selama 2 tahun terakhir (lampiran 2).
  4. Mempunyai alamat sekretariat dalam melaksanakan aktifitas organisasinya
  5. Mengajukan permohonan Dana Bantuan Pemberdayaan POKJAWASPAI tahun anggaran 2019, yang ditandatangani oleh Ketua Pokjawas PAI dan disetujui dan diketahui oleh Kasubdit PAUD/TK sebagai pembina untuk POKJAWAS-PAI NASIONAL, atau Kabid PAIS/PAKIS/PENDIS untuk POKJAWAS PAI Provinsi, atau Kasi PAIS/PAKIS/PENDIS untuk POKJAWAS PAI kabupaten/kota.
  6. Menyerahkan proposal pelaksanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan, dengan data pendukung minimal berupa : TOR, Rencana Anggaran Belanja (RAB), nomor rekening Bank, dan daftar kebutuhan operasional pokjawas PAI.
  7. Memenuhi administrasi keuangan yang dibutuhkan dan ditetapkan

Persyaratan Permohonan POKJAWAS PAI

Seleksi dilakukan melalui penilaian terhadap proposal dan administrasi yang diajukan oleh masing-masing POKJAWAS PAI yang mengajukan permohonan dana Bantuan Pemberdayaan Pokjawas PAI Tahun Anggaran 2019.

Silahkan Download Petunjuk Teknis Berikut ini



Download Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pemberdayaan Pokjawas PAI Tahun Anggaran 2019

Demikianlah artikel tentang, Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pemberdayaan Kelompok Kerja Pengawas Pendidikan Agama Islam (Pokjawas PAI) Tahun Anggaran 2019. Selamat Belajar, Salam Sukses...!!!
Read more